#DPRD Jatim

Sempat terhenti rencana pembangunan rumah tahanan dan rumah rehab khusus narkoba di Jatim, akhirnya akan segera terealisasi. 

Upaya Jawa Timur untuk menekan jumlah positif Covid 19 selama lebaran mendapat pujian dari pemerintah pusat karena masuk dalam katagori hijau untuk tingkat nasional. 

Pemerintah diminta untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada petani di masa pandemi Covid-19. 

Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi kembali mengimbau dan mengingatkan masyarakat agar tidak melaksanakan mudik atau pulang ke kampung halaman. 

Ribuan Pondok Pesantren (Ponpes) yang ada di Kabupaten Jombang dan Mojokerto belum terdaftar di Kemenkumham. 

Pemprov Jawa Timur diminta untuk meningkatkan anggaran untuk mengatasi pengangguran yang membludak akibat pandemi Covid 19. Salah satunya adalah dengan menambah anggadan program pelatihan bagi lulusan SMK agar mereka bisa mandiri dan membuka usaha.

DPRD Jawa Timur mengeluhkan Kinerja BPJS Kesehatan yang dinilai menyusahkan warga.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepada 47 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur (DPRD Jatim) dari 120 orang untuk segera melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Mengingat batas penyerahan LKHPN ini berakhir pada Maret 2021.

Anggota Komisi E DPRD Jatim Benyamin Kristianto mengatakan pihaknya berharap agar gubernur Jatim segera membentuk Unit Reaksi Cepat (URC) tenaga kerja di Jatim.

Ada tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemprov Jawa Timur dianggap tidak memenuhi target akibat pengaruh pandemi Covid-19.

Panitia Khusus (Pansus) pengembangan pondok pesatren menilai kontribusi Pemprov Jatim terhadap pondok pesantren perlu ditingkatkan. Salah satunya adalah peningkatan anggaran OPD untuk pesantren.

Keberpihakan Pemprov Jatim di bidang pendidikan khususnya mendukung sistem zonasi dengan membangun sekolah-sekolah baru untuk pemerataan dan pemenuhan hak anak didik dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) nampaknya masih dipertanyakan kalangan DPRD Jatim. 

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Hari Putri Lestari menilai Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Jawa Timur lemah dalam melakukan pengawasan kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran ketenagakerjaan.

Sorotan atas kinerja Pemprov Jatim terkait Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur akhir Tahun 2020 terutama bidang investasi dan tenaga kerja, menarik banyak sorotan dari fraksi-fraksi di DPRD Jatim.

Pemprov Jawa Timur dianggap berhasil dalam menarik investasi saat pandemi Covid-19.