#dprd Jatim

Sembilan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur akhirnya menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anik Maslachah mendorong pemerintah agar melonggarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dorongan itu disampaikannya karena melihat situasi Covid-19, khususnya di Jawa Timur terus melandai.

 Pemerintah diminta segera membuat kebijakan yang kongkrit untuk mengatasi carut marut perdagangan kebutuhan bahan pokok yang terus naik dan langka. Problem pangan ini dianggap mempunyai dampak besar bagi kehidupan di masyarakat Jawa Timur maupun nasional.

DPRD Jawa Timur menyambut baik dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau Bank Jatim dengan agenda utama penetapan susunan Dewan Komisaris - Direksi yang baru. DPRD Jatim juga berharap kinerja setelah RUPS ini, mampu membantu Gubernur Jatim dalam pengentasan kemiskinan.

Susunan dewan komisaris Bank Jatim yang baru diharapkan mempunyai loyalitas yang kuat dan menjalankan visi misi perusahaan dengan baik. Sehingga, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BUMD milik Pemprov Jatim itu semakin besar.

DPRD Jawa Timur mendesak agar Pemprov menertibkan reklame yang menunggak pajak di wilayah UPT pengelolaan jalan jembatan Surabaya di wilayah Lamongan.

Operasi pasar yang digelar Pemprov Jawa Timur harus tepat sasaran, agar masyarakat miskin benar-benar menikmati kebutuhan pokok dengan harga terjangkau menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

DPRD Jawa Timur berharap agar pembangunan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) sampah di kabupaten Blitar segera direalisasikan. 

Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Ubaidillah Umar Soleh menyarankan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa agar segera menyiapkan Panitia Seleksi (Pansel) untuk menunjuk Sekdaprov Jatim definitif.

Rumah anggota dewan harus terbuka untuk konstutuennya, sebagai wujud kedekatan anggota dewan dengan masyarakat yang memilihnya. Ini yang ditunjukkan oleh anggota DPRD Jatim Wara Sundari Renny Pramana.

Anggota DPRD Jawa Timur Hadi Dediansyah menggelar reses di kelurahan Jogoloyo, kecamatan Dukuh Pakis Surabaya. Dalam agenda itu, wakil ketua DPD Gerindra Jatim itu mendapat keluhan bahwa tanahnya diakui pihak TNI AL dan Pertamina.

Anggota DPRD Jawa Timur Kodrat Sunyoto menggelar reses di kecamatan Sekaran kabupaten Lamongan pada Rabu (2/2/2022). Dalam acara itu, ketua Fraksi Golkar DPRD Jawa Timur tersebut mendapat sejumlah keluhan dari masyarakat seperti jalan rusak, kesulitan ekonomi dan kelangkaan pupuk bersubsidi.

Anggota DPRD Jawa Timur Ahmad Iwan Zunaih sengaja memilih reses I Tahun 2022 di wilayah pinggiran Lamongan dan Gresik. 

Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) perlindungan dan pemberdayaan petani, digelar oleh Pranaya Yudha, anggota Komisi C DPRD Jatim di Aula Hotel The Wisma, Pulau Merah, Banyuwangi, Minggu (30/1).

Anggota DPRD Jawa Timur MH Rofiq menilai banjir masih menjadi permasalahan serius di daerah pemilihan (Dapil) Gresik-Lamongan.