#DPRD Jatim

DPRD Jatim mengapresiasi capaian positif Pemprov Jatim dalam realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur yang sukses melampui target tahun 2020. 

Anggota DPRD Jatim, Ahmad Iwan Zunaih menemukan buku pelajaran Lembar Kerja Siswa (LKS) Kelas V Madrasah Ibtidaiyah (MI) berisi muatan materi yang tidak etis dan tidak mendidik bagi anak ditingkat sekolah dasar (SD).

DPRD Jatim akan melakukan klarifikasi terhadap Satgas covid 19 Pemprov Jatim terkait melonjaknya kasus baru Covid 19 di kabupaten Bangkalan.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jatim Abdul Halim mengatakan kejadian lonjakan pandemi Covid-19 di Bangkalan Madura menjadi peringatan keras bagi masyarakat di Jatim.

Komisi C Desak Revisi Perda Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jatim karena pemanfaatannya belum maksimal, bahkan terkesan amburadul.

Peningkatan pasien Covid-19 di RSLI (Rumah Sakit Lapangan Indrapura) pasca lebaran 1442 dinilai akibat masyarakat tidak menjaga protokol kesehatan.

Validasi data terkait warga miskin untuk bisa mendapatkan bantuan sosial (Bansos) mutlak untuk segera dilakukan. Ini untuk memastikan penerima bansos benar benar masyarakat yang membutuhkan.

Banyak kelompok masyarakat di Jawa Timur yang menjadi prioritas program vaksinasi justru menolak vaksinasi Covid 19 dengan alasan tak jelas. Padahal, kebijakan vaksinasi Covid-19 untuk menciptakan kekebalan komunitas (Herd Immunity). 

Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Mahdi menyambut baik pembukaan kembali wisata Gunung Bromo yang sempat tertutup selama pandemi Covid-19.

Ketua DPRD Jatim Kusnadi mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti terkait temuan yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2020.

Tempat-tempat hiburan wisata yang mulai dibuka kembali di berbagai wilayah diminta tetap menjaga protokol kesehatan ( Prokes) karena bahaya virus corona masih mengancam. 

DPRD Provinsi Jawa Timur optimis Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan RI atas  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur tahun 2020 bakal mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur berharap agar Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) II, Laksda TNI Iwan Isnurwanto bisa membantu pencegahan dan pengawasan peredaran narkoba di wilayah pelabuhan kecil-kecil yang ada di Jatim.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Kusnadi mendukung dan menyambut positif rencana program dibentuknya desa atau kampung bersinar di Jatim oleh Badan Nasional Narkotika (BNN) Provinsi Jatim.

Keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dipertanyakan dalam melakukan recovery sektor ekonomi riil di bidang pertanian dan peternakan.