Lahan yang akan digunakan sebagai Ibukota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) ternyata sudah ada bagi-bagi kavling. Presiden Joko Widodo sudah minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawalnya.
IKN
UU IKN Resmi Digugat ke Mahkamah Konstitusi
Sejumlah tokoh nasional resmi mendaftarkan permohonan judicial riview terhadap Undang-undang No 3/022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
GMKI: Kepala Otorita IKN Harus Sosok Bervisi Indonesia Sentris
Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) meminta agar pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Negara (IKN harus mencerminkan visi kota berkelanjutan, penggerak ekonomi di masa datang, dan menjadi simbol identitas nasional.
PKB Yakin Jokowi Tidak Akan Main-main Pilih Kepala Otorita IKN
Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luqman Hakim meyakini Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang akan ditunjuk Presiden Joko Widodo dipastikan tidak akan rangkap jabatan sebagai menteri kabinet.
PKB: Hanya Menteri Tak Punya Kerjaan yang Bisa Rangkap Jabatan Kepala Otorita IKN
Memang tidak ada aturan yang melarang Menteri merangkap jabatan sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN). Namun, dua jabatan yang diemban sekaligus hanya akan membuat tugasnya terbengkalai.
PAN: Menteri Tidak Boleh Rangkap Jadi Kepala Otorita IKN
Kepala otorita Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur sejatinya tidak boleh merangkap jabatan. Terlebih, rangkap jabatan tersebut dengan jabatan Menteri di kabinet.
Menteri Fokus Bantu Presiden di Kabinet, Jangan Rangkap Jadi Kepala IKN
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI tidak sepakat dengan wacana Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) dapat rangkap jabatan dari posisi menteri.
Bappenas: IKN Nusantara Menggeser Sentra Perekonomian agar Lebih Merata
Persebaran penduduk dan pertumbuhan ekonomi selama 30 tahun terakhir hanya terpusat di Jawa, khususnya Jakarta.
Sukses Pimpin Banyuwangi Jadi Kota Ramah Lingkungan, Azwar Anas Layak Pimpin Otorita IKN
Presiden Joko Widodo layak mempertimbangkan mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas untuk memimpin Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara. Selain berpengalaman, Azwar Anas dinilai mampu membawa Banyuwangi menjadi kota wisata dan ramah lingkungan.
Putra Daerah Perlu Dilibatkan di Struktur Badan Otorita IKN
Sejumlah tokoh dan putra daerah Kalimantan menyambut baik rencana pemerintah untuk memindahkan ibukota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Muncul Petisi Penolakan IKN, DPD RI: Bukti Legislatif Tak Bisa Lagi Diandalkan
Petisi menolak pembangunan IKN diunggah di laman change.org dengan tajuk, 'Pak Presiden, 2022-2024 bukan waktunya memindahkan ibu kota Negara', bukti bahwa lembaga legislatif tidak bisa lagi menjadi andalan.
UU IKN Banjir Penolakan, Pengamat Sebut Sudah "Cacat" Bawaan Sejak Lahir
Banyaknya penolakan terhadap UU Ibu Kota Negara (IKN) sesungguhnya adalah indikator bahwa ada sesuatu yang salah dari UU IKN tersebut.