Joko Widodo

Presiden Joko Widodo secara mendadak memanggil dua politisi PDI Perjuangan ke Istana, Jakarta, pada Selasa (13/6). Puan Maharani dan Ganjar Pranowo.

Pakar hukum tata negara, Denny Indrayana menyatakan, Presiden Joko Widodo secara hukum memenuhi pasal-pasal untuk dimakzulkan. Namun, itu sulit terwujud lantaran terbentur urusan politik.

Disebut sering ketemu dengan Jokowi  malam-malam di Istana, Partai Demokrat membuat tanggapan dan klarifikasi. Melalui Sekjen DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Partai berlambang Bintang Mercy itu mengatakan melakukan klarifikasi atas pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa Demokrat sering ke Istana.

Tahun depan, ibu kota Indonesia resmi pindah dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Sikap cawe-cawe Pilpres yang dilakukan Presiden Joko Widodo ditanggapi bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan.

Presiden Joko Widodo selalu gembar-gembor dan membanggakan pembangunan infrastruktur. Sayangnya, pembangunan jalan tol era Jokowi tidak diiringi pembangunan jalan non-tol yang justru dipakai rakyat banyak.

Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) dinilai telah menyampaikan pernyataan rasis dengan menyebut warga Tionghoa akan mendukung calon presiden (capres) pilihan Presiden Joko Widodo.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny Kabur Harman mengkritik pertemuan Presiden Joko Widodo dengan 6 ketua umum partai politik (Parpol) koalisi pemerintahan, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (2/5) lalu.

Cawe-cawe politik Pilpres 2024 Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (2/5), bersama enam ketua umum partai politik koalisi pemerintahan, bakal memperburuk Indeks demokrasi Indonesia.

Peringatan Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) agar Presiden Joko Widodo tidak ikut campur urusan capres sudah tepat dan proporsional. Sebagai Presiden, Jokowi harus mengikuti saran JK.