"KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyetorkan uang hasil rampasan dari sejumlah koruptor yang telah divonis oleh pengadilan dalam kasus perkara korupsi pelaksanaan pekerjaan subkontraktor fiktif pada berbagai proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai melakukan pembatasan kerja di kantor sejak Rabu hari ini (23/6) hingga Jumat (25/6).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus terus mendalami kasus dugaan korupsi pengurusan perkara Walikota Tanjungbalai tahun 2020-2021, yang mana nama Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin disebut-sebut dalam kasus tersebut.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) disarankan untuk belajar lebih banyak tentang pemberian keterangan dalam proses hukum.

Indonesia Corruption Watch (ICW) diminta tidak menyebarkan tuduhan dan asumsi keliru yang merugikan masyarakat.

Aliansi rakyat yang tergabung dalam Gerakan Bersama Usut Korupsi (GEBUK) akan kembali melakukan aksi unjuk rasa menyikapi berbagai persoalan terkait upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang adanya tersangka baru dalam perkara ekspor benih benih lobster (BBL) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 

Nama Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin dan mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah terseret dalam perkara korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Novel Baswedan dan kawan-kawan diminta tidak terus-terusan mengganggu kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah gagal lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih fungsi pegawai menjadi ASN. 

Pemanggilan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) hanya sensasi.

Tujuan penegakan hukum bukan hanya menghukum pelaku korupsi dengan pemidanaan badan. Tapi pengembalian aset atau asset recovery sebanyak-banyaknya.

Ketua KPK Filri Bahuri memaparkan kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK sepanjang tahun 2004 hingga 2020. Berdasarkan data, pejabat di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) paling banyak ditangkap KPK karena terlibat korupsi.

Ketua KPK Firli Bahuri membeberkan titik rawan korupsi di tingkat daerah. Hal ini yang bisa membuat para Kepala Daerah terpeleset ke dalam jurang korupsi. 

Komnas HAM diingatkan untuk tidak memfitnah pimpinan KPK terkait aduan 75 pegawai yang gagal menjadi ASN karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). 

Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin memilih bungkam usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Rabu sore (9/6).