"KPK

Polemik hasil asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) yang tidak lolos, harus segera dihentikan agar tidak mempengaruhi target operasi dan kinerja lembaga antirasuah tersebut.

Menteri Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo diminta untuk ikut bertanggungjawab terkait Test Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan dialihkan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas pengujian UU 19/2019 tentang perubahan kedua UU KPK tegas menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK.

Presiden RI Joko Widodo menyarankan kepada instansi terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dalam rangka menyikapi 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinyatakan tidak lolos Tes Wawancara Kebangsaan (TWK).

Presiden Joko Widodo menegaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memiliki SDM terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi.

Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Romo Benny Susetyo menilai wajar atas gagalnya 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tidak memenuhi syarat (TMS) dalam tes wawasan kebangsaan (TWK). 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebaiknya memiliki kedudukan dan kewenangan yang cukup untuk menyelesaikan pelanggaran HAM hingga tuntas.

Tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa sedang terjadi pelemahan terhadap lembaga anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi. UU 19/2019 tentang Perubahan Kedua UU 30/2002 tentang KPK justru memperkuat KPK dan memberikan kesempatan untuk memberantas korupsi hingga ke akar penyebab  korupsi.

Guru Besar Universitas Gajah Mada (UGM) Prof Nur Hasan meminta pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lulus ujian Test Wawasan Kebangsaan (TWK) harus berjiwa besar. Pasalnya menurut Nur Hasan, pelaksanaan TWK merupakan perintah daripada undang-undang.

Sudah sepantasnya dan seharusnya Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak memenuhi syarat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) lewat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sadar diri dan meninggalkan Gedung Merah Putih.

Keputusan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan Salinan Keputusan (SK) tentang penyerahan tugas dan tanggung jawab pekerjaan terhadap 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat (TMS) asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) masih dalam batas kewenangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan menghentikan proses hukum terhadap mantan Caleg PDIP, Harun Masiku yang saat ini menjadi buronan.

Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak memenuhi syarat (TMS) usai menjalani tes wawasan kebangsaan (TWK) diminta untuk tidak diberhentikan.

Pergerakan Penganut Khittah Nahdliyyah (PPKN) menilai penonaktifan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK), banyak muatan subyektifnya daripada obyektifnya.

Mantan Sekjen Partai Nasdem, Patrice Rio Capella mengkritik pedas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat dipimpin Abraham Samad.