"KPK

Polemik terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan alih status kepegawaian di KPK harus segera diakhiri. Sehingga KPK dapat kembali fokus melakukan pemberantasan korupsi. 

Tercatat sejumlah torehan capaian kinerja lembaga antirisuah pada tahun 2020 memiliki peringkat tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan adanya acara debat terbuka di Gedung KPK, Jumat sore (4/6). 

Peneliti ICW Wana Kurnia Ramadana melaporkan dugaan gratifikasi Ketua KPK Firli Bahuri ke Bareskrim Polri bukan karena kecewa dengan pelaksanaan Test Wawasan Kebangsaan (TWK) bagi pegawai KPK. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai akan semakin kuat setelah pelantikan 1.271 pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). 

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin disebut memberikan duit sebesar Rp 3,15 miliar kepada eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju (SRP).

Sebanyak tiga orang penyidik asal Polri yang dipekerjakan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikembalikan ke institusi asalnya. Ketiga perwira menengah (pamen) korps Bhayangkara itu dikembalikan lantaran habis masa tugas.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan segera memanggil dan memeriksa Wakil Ketua DPP RI Azis Syamsuddin dalam kasus korupsi pengurusan perkara Walikota Tanjungbalai tahun 2020 hingga 2021.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memastikan tidak ada upaya penyingkiran insan KPK yang berintegritas dan gigih dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi. 

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memastikan akan mengusut tuntas semua kasus yang sedang ditangani lembaga antirasuah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan segera menangkap tersangka kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR yang menjerat eks Komisioner KPU Arief Setiawan, Harun Masiku yang kini disebutkan berada di Indonesia.

Pakar komunikasi politik, Emrus Sihombing mengatakan pelantikan pegawai KPK yang lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) harus tetap dilakukan besok atau 1 Juni 2021. Tujuannya agar apa yang mereka kerjakan dalam pemberantasan korupsi tetap legitimate.

Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) menyatakan 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) layak dipecat karena secara terang-terangan melawan pimpinan dan reaksioner.

Tuduhan segelintir orang yang menilai tes wawasan kebangsaan (TWK) pada pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai upaya pelemahan, adalah pandangan yang menyesatkan.