Politisi Gerindra Arief Poyuono mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu mengikuti arahan Presiden Joko Widodo terkait penyikapan terhadap 75 pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).
"KPK
Soal Pembayaran Fiktif Asuransi Jasindo, KPK Akhirnya Tahan Solihah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya melakukan penahanan terhadap Direktur Keuangan (Dirkeu) PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) tahun 2011-2016 Solihah (SLH), Selasa (25/5).
Pakar Hukum Tata Negara Anggap TWK Pegawai KPK Tidak Melanggar Hukum, Ini Alasannya
Tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK tidak melanggar hukum. Sebab dalam TWK Pegawai KPK sebagai peralihan menjadi ASN, sudah berlandaskan dengan Undang Undang 19/2019 tentang KPK, UU 5/2014 tentang ASN, dan PP 41/2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN.
Pimpinan KPK Dinilai Sudah Tepat, Pemberhentian Pegawai Adalah Kewenangan Kemenpan RB
Arahan Presiden Joko Widodo terkait nasib 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat (TMS) tes wawasan kebangsaan (TWK) memang harus ditindaklanjuti.
BKN Sebut Hasil Akhir TWK Tidak Merugikan Pegawai KPK
Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebut keputusan mengenai nasib 51 dari 75 pegawai KPK yang mendapatkan 'nilai merah' dalam proses alih status Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah sesuai dengan undang-undang.
Wadah Pegawai KPK Lapor Komnas HAM, Jubir Ali Fikri: Kami Komitmen Bekerja Berantas Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghargai pelaporan Wadah Pegawai KPK (WP KPK) ke Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyusul gagalnya Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang digelar Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Desak Pengusutan Mafia Alutsista, FSP BUMN Bersatu Akan Sambangi KPK
Dugaan mafia alutsista yang telah menyeruak ke permukaan masih jadi sorotan publik. Terlebih kasus ini seperti bergerak lamban untuk diketahui fakta dan kebenarannya.
Arief Poyuono Sarankan 75 Pegawai KPK Diberhentikan Dengan Hormat dan Diberi Pesangon
Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menyarankan agar 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK), diberhentikan dengan hormat.
KPK Terima 86 Laporan Gratifikasi Lebaran Para Penyelenggara Negara
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 86 laporan penerimaan gratifikasi terkait dengan momen bulan Ramadhan dan perayaan Idul Fitri 2021.
Soal Nasib 75 Pegawai Yang TMS, KPK Butuh Support BKN Dan KemenPAN-RB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri mengaku membutuhkan support dari kementerian dan lembaga lain untuk menentukan nasib 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dalam peralihan pegawai menjadi ASN melalui asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK).
Tokoh Pekerja Minta Novel Baswedan Jangan Salah Mengerti Maksud Jokowi
Presiden Joko Widodo telah menyampaikan pandangannya mengenai kegagalan 75 Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Test Wawasan Kebangsaan (TWK) yang digelar Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Kasus Dirut Jasindo Inkracht, KPK Kembali Tetapkan 2 Tersangka Pembayaran Komisi Fiktif Agen Jasindo
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan dua orang tersangka terkait pembayaran komisi kegiatan fiktif agen PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) dalam penutupan asuransi oil dan gas pada BP Migas-KKKS tahun 2010-2012 dan 2012-2014.
Punya Strategi Penyidikan, KPK Tegaskan Akan Kembali Panggil Azis Syamsuddin
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap bekerja dan tetap berkomitmen untuk memberantas korupsi, termasuk terkait perkara dugaan suap terkait penanganan perkara Walikota Tanjungbalai tahun 2020-2021.
Polemik TWK KPK Harus Disudahi Agar Integritas Penegak Hukum Tidak Terganggu
Polemik hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu diperdebatkan lagi. Hal ini sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo.
Soal Pelaporan Pegawai KPK, Alexander Marwata Sampaikan Semua Keputusan Diambil Secara Kolektif Kolegial
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata saat menanggapi pelaporan yang dilakukan pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat (TMS) asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam peralihan status menjadi aparatur sipil negara (ASN) terhadap pimpinan KPK kepada Dewan Pengawas (Dewas).