"KPK

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat (NRH) sebagai tersangka penerimaan uang terkait pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk, Jawa Timur.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengumumkan sebanyak 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat (TMS) dalam tes wawasan kebangsaan (TWK).

Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat dan enam orang tersangka lainnya saat ini sedang dibawa tim gabungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri ke Jakarta.

Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat mematok harga Rp 10 juta hingga Rp 150 juta untuk mengisi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk, Jawa Timur.

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat sebagai tersangka penerimaan uang terkait pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk, Jawa Timur.

Proses penyidikan usai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidhayat dkk dilanjutkan oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri.

Menindaklanjuti operasi gabungan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Agus Andrianto menyambangi Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin sore (10/5).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) terdapat dua jenis pegawai, yakni PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak). Demikian juga dengan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayah Jawa Timur ternyata merupakan hasil kerjasama dengan Bareskrim Polri.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron menjelaskan pihaknya kini masih melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah orang dan atau pihak yang diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Minggu malam (9/5).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI John Kenedy Azis, mengapresiasi sikap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak langsung memecat 75 orang pegawainya yang dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Meski demikian, ia juga meminta transparansi komisi anti rasuah itu dalam pengumuman hasil tes pegawainya.

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dilakukan bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang lebih berat dan tidak sama dengan TWK untuk Calon Aparatur Sipil Negara (ASN).

Asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dilaksanakan bersama lima lembaga negara.

Pergerakan Penganut Khitthah Nahdliyyah (PPKN) mempertanyakan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang menjadi prasyarat pegawai KPK beralih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).