"KPK

Adanya 21 juta data ganda penerima Bansos dipertanyakan pakar politik dan hukum dari Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam.

Menteri Sosial, Tri Rismaharini melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) telah menonaktifkan 21 juta lebih data ganda penerima bantuan sosial (Bansos).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan penyelenggaraan negara dan pegawai negeri untuk menolak gratifikasi terkait perayaan Hari Raya Idul Fitri 2021.

Menteri Sosial Tri Rismaharini diminta untuk tidak sekadar melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perihal 21 data ganda, tapi harus menindaklanjutinya secara serius.

Terkait data ganda penerima bansos Covid-19 yang mencapai 21 juta data yang disampaikan Menteri Sosial Tri Rismaharini pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga kini Komisi VIII DPR RI belum mendapatkan laporan resminya.

Saat ini sudah ada oknum Kementerian Sosial (Kemensos) yang diberikan sanksi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait bantuan sosial (Bansos). 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepada 47 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur (DPRD Jatim) dari 120 orang untuk segera melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Mengingat batas penyerahan LKHPN ini berakhir pada Maret 2021.

Menteri Sosial, Tri Rismaharini melaporkan pihaknya telah menonaktifkan 21 juta lebih data ganda penerima bantuan sosial (bansos).

Pemprov Jawa Timur dinilai lemah dalam menjalankan pengawasan sistem pemerintahan sebagai langkah untuk mencegah korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya melakukan pemeriksaan terhadap Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry pada hari ini, Jumat (30/4).

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan surat ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM terkait perkara dugaan suap yang menjerat oknum penyidik KPK dengan Walikota Tanjungbalai periode 2016-2021 M. Syahrial.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di ruang kerja Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu malam (28/4).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk segera menetapkan tersangka atas dugaan korupsi pembangunan gedung Pemkab Lamongan senilai Rp 151 miliar.

Selain menggeledah kantor kerja di Gedung DPR RI dan rumah dinas, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menggeledah rumah kediaman pribadi Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin. 

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah melakukan penggeledahan di Gedung DPR RI terkait perkara dugaan suap Walikota Tanjungbalai kepada penyidik KPK.