"KPK

Dugaan kasus suap pengelolaan dana hibah Provinsi Jawa Timur (Jatim) masih terus digali Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada hari ini, Jumat (17/2), giliran kader Partai Gerindra dan Partai Demokrat yang dipanggil.

Sebanyak lima anggota DPRD Jawa Timur dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah Provinsi Jawa Timur (Jatim).

Kasus dugaan gratifikasi proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Aceh terus diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk menggali kasus tersebut, hari ini penyidik KPK memeriksa mantan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf.

Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming yang baru saja divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor dalam kasus suap izin usaha pertambangan (IUP), masih bisa kembali dijerat oleh jaksa KPK dengan dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Vonis penjara 10 tahun untuk Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan 2016-2018, Mardani H Maming, menegaskan tudingan pihak-pihak tertentu, seperti mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto (BW), bahwa KPK dianggap telah mengkriminalisasi dan cenderung politis tidak terbukti.

Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) membantah mempunyai hubungan dan adanya aliran dana ke Organisasi Papua Merdeka (OPM). Bahkan, Lukas secara tegas menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harga mati.

Tim penyidik KPK telah selesai melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) kepada tim jaksa, dengan tersangka Abdul Hamid dkk sebagai pihak pemberi suap untuk tersangka Sahat Simanjuntak dkk, Jumat, (10/2), dalam kasus dana hibah Provinsi Jatim.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberikan edukasi antikorupsi terhadap 31,98 juta masyarakat Indonesia sepanjang 2022. Hal itu merupakan kinerja dari Direktorat Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri turut merayakan Hari Pers Nasional 2023 ke-77 secara sederhana bersama wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis sore (9/2).

Turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2022 bukan karena aparat penegak hukum (APH) yang tidak serius melakukan pemberantasan korupsi. Tetapi, ada hal lain seperti perilaku dari rumpun kekuasaan penyelenggara negara, salah satunya disebut adanya pihak-pihak yang meminta agar tidak ada Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Bukan hanya terbatas pada penanganan perkara tindak pidana korupsi, Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) juga terkait pencegahan dan pendidikan antikorupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menindaklanjuti keterangan fakta sidang dari Widyaiswara Muda Sespimmen Lemdiklat Polri, Kombes Pol Joko Sumarno yang mengakui menyetor uang Rp 150 juta kepada mantan Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani setelah anaknya lulus di Fakultas Kedokteran Unila.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya pihak-pihak tertentu yang melakukan intervensi terhadap para saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berhasil menangkap sejumlah Daftar Pencarian Orang (DPO) alias buronan kasus korupsi. Satu diantaranya belum berhasil ditangkap adalah Harun Masiku.