"KPK

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan Bupati Situbondo, Karna Suswandi. Putusan praperadilan itu telah dibacakan pada Jumat, 25 Oktober 2024. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku lega.

Indonesia Police Watch (IPW) dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan pemotongan Honorarium Penanganan Perkara (HPP) Hakim Agung yang mencapai Rp138 miliar di lingkungan Mahkamah Agung (MA).

Pemerintah bersama DPR didorong segera mengesahkan UU Perampasan Aset.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa anggota Fraksi Golkar DPRD Bondowoso yang juga pemilik CV Dhita Bangun Karya, Kukuh Rahardjo, di Polres Bondowoso, pada Rabu (23/10) kemarin.

Anggota Fraksi PKS DPRD Jawa Timur Puguh Wiji Pamungkas menyambut baik pakta integritras antikorupsi yang digelar DPRD Jatim bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komtimen itu dinilai sebagai pengingat lembaga legislative agar selalu mengedepankan integritas dalam bekerja dan melayani rakyat.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil empat orang pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Situbondo, Karna Suswandi.

Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto harus menolak peninjauan kembali (PK) terpidana korupsi izin usaha pertambangan (IUP) Mardani H Maming jika tidak ada novum baru.

Kusnadi, mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim), mangkir dari panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih (KMP) periode 2024-2029 yang telah dilantik Presiden Prabowo Subianto untuk dapat menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Sebanyak 22 saksi dihadirkan dalam sidang lanjutan dugaan korupsi pemotongan dana insentif Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo dengan terdakwa Mantan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor. 

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menilai panitia seleksi (pansel) calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bentukan Joko Widodo tidak sah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) mengingatkan jika kampus tidak boleh menjadi benteng pro koruptor.

Jaksa Agung ST Burhanuddin yang yang ikut pembekalan calon anggota kabinet di Hambalang,  dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberabtasan Korupsi mewarning kepada anggota DPRD kota Surabaya periode 2024 - 2029 terkait kerawanan-kerawanan terjadinya tindak korupsi.

Erlan Jaya Putra, Penasehat hukum (PH) Siska Wati menganggap penanganan kasus pemotongan dana insentif ASN BPPD Sidoarjo tak profesional.