"KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menggeledah kantor Biro Kesra di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pada Jumat (16/8) hari ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum melakukan penyidikan terkait dugaan monopoli bisnis di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang melibatkan anak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly, Yamitema Tirtajaya Laoly.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sebagian bangunan tempat evakuasi sementara (TES) atau Shelter Tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dibangun PT Waskita Karya Persero Tbk sudah roboh. Hal ini diketahui KPK saat melakukan pengecekan fisik terhadap bangunan yang dikorupsi.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengungkapkan ada aliran dana tersangka korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) untuk operasional rumah aspirasi pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pemilu 2019 lalu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil lagi Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto dalam 2 perkara yang sedang ditangani. Namun saat ini KPK masih menunggu kesiapan tim penyidik.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa politisi PDIP Herman Hery (HH). Herman diperiksa untuk didalami perkara dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (Bansos) terkait penanganan Covid-19. 

Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut, kembali dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pelaksanaan ibadah Haji 2024. Gus Yaqut didesak segera diperiksa terutama terkait pengurangan 8.400 kuota Haji Reguler untuk jemaah haji khusus.

Gerakan Aktivis Mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) melaporkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Rabu (31/7).

Mantan Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan menjalani pemeriksaan KPK selama 6 jam di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (29/7).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan dalam kasus dugaan suap yang melibatkan buronan Harun Masiku (HM) selaku mantan Caleg PDIP.

Lima orang dicegah bepergian ke luar negeri terkait perkara suap Harun Masiku. Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan pengacara PDIP masuk dalam daftar cegah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komite Mahasiswa Madura (KMM) mendesak KPK menuntaskan pengusutan dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) dari APBD Jawa Timur.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto dipastikan tidak menghadiri panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan alasan surat panggilan baru diterima pada Jumat pagi ini (19/7).

KPK setidaknya telah memeriksa 30 orang sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jatim 2019-2022.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk melakukan penyidikan baru terkait dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice dalam pencarian buronan Harun Masiku (HM) selaku mantan Caleg PDIP.