"KPK

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dalam kasus dugaan suap yang menjerat buronan Harun Masiku.

Indeks Pengadaan Barang dan jasa Pemkab Jember, menjadi terendah diantara 8 Indikator Area MCP (Monitoring Center for Prevention). KPK menilai pencegahan korupsi pada area pengadaan barang dan jasa di Jember perlu ditingkatkan.

Kenaikan peringkat atau Indeks pencegahan korupsi, Monitoring Center for Prevention (MCP) di Kabupaten Jember 2023 tertinggi di 38 Kabupaten/kota di Jawa Timur. Scor naik 5,56 poin dibandingkan tahun 2022 lalu. 

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil seorang mahasiswa dalam kasus dugaan suap yang menjerat buronan Harun Masiku, pada Kamis (30/5) hari ini. 

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Madiun menggandeng beberapa pihak, di antaranya Kejaksaan untuk mewujudkan obsesi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar konferensi pers terkait penahanan tersangka korupsi pembelian lahan oleh eks pejabat PTPN XI, yaitu eks Direktur tahun 2016 (MC), eks Kepala Divisi Umum, Hukum & Aset tahun 2016 (MK) dan Komisaris Utama PT Kejayan Mas (MHK).

Tim Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membuktikan seluruh proses penyidikan perkara yang menjerat Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor telah sesuai aturan hukum, dalam persidangan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengaku prestasi terbaik yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI tidaklah mudah.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan Ahmad Muhdlor Ali usai melakukan pemeriksaan kepada pria yang akrab disapa sebagai Gus Muhdlor tersebut selama 6,5 jam pada hari ini, Selasa (7/5/2024). 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor, pada Selasa (7/5) sore. Ia ditahan usai diperiksa sebagai tersangka korupsi pemotongan dan penerimaan uang di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemkab Sidoarjo.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor agar kooperatif dan hadir untuk diperiksa sebagai tersangka, pada Selasa (7/5) hari ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilahkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali beradu argumen dengan penyidik dalam kasus dugaan pemotongan dana ASN di wilayahnya.

Mangkirnya tersangka Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor untuk kedua kalinya dari panggilan KPK membuat sejumlah elemen masyarakat Sidoarjo gerah. Elemen masyarakat Sidoarjo yakni Koalisi Masyarakat Sipil Sidoarjo, LIRA Sidoarjo, LSM Paksi, JCW, DCW dan Gerakan Masyarakat Sidoarjo Bersatu Anti Korupsi mendesak KPK menjemput paksa tersangka Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor dan Mendagri Tito segera menonaktifkannya dari jabatan Bupati Sidoarjo.

Kasus gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan terdakwa mantan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminudin, tak lama lagi digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor akan menjalani sidang perdana gugatan praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hari ini Kamis (2/5).