KPU

Hasil verifikasi administrasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) digugat oleh empat partai politik (parpol).

Hingga Selasa (29/11), jumlah pendaftar calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) se-Indonesia sudah mencapai ratusan ribu.

Target partisipasi masyarakat pada Pemilu Serentak 2024 telah dipatok lebih tinggi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ketimbang tahun pemilu sebelumnya.

Ratusan Calon Peserta  Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mulai menyerbu Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jember, di Jalan Kalimantan No. 31, Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, sejak KPU membuka pendaftaran calon PPK untuk pemilu serentak 2024, mulai Minggu (20/11) kemarin. 

Komisi Pemilihan Umum Banyuwangi menerapkan aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad hoc alias SIAKBA. Itu untuk menghadang anggota partai politik mendaftar tenaga ad hoc PPK. 

Para elite politik di Indonesia diminta agar tidak menggunakan politik identitas untuk memenangkan kontestasi Pemilu Serentak 2024.

Para kandidat calon presiden untuk Pilpres 2024 harus mempunyai komitmen untuk menjaga NKRI dan merawat kebhinekaan.

Pelaksanaan rekrutmen anggota badan adhoc penyelenggara pemilu, dalam hal ini Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), dipastikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berlangsung sesuai dengan mekanisme di peraturan perundang undangan yang mengatur.

Pendaftaran calon anggota DPD RI yang akan berlaga di Pileg 2024 mendatang ternyata memiliki mekanisme yang berbeda dari tahun politik sebelumnya, yakni Pileg 2019.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang mensosialisasikan tahapan Pemilihan umum (Pemilu) 2024 dengan menggandeng media massa, di salah satu hotel di Kabupaten Malang, Selasa (8/11).

Sejumlah partai politik yang tergabung dalam Gerakan Melawan Politic Genocide akan menempuh jalur hukum setelah dinyatakan tidak lolos tahapan pendaftaran calon peserta Pemilu Serentak 2024.

Status tak memenuhi syarat (TMS) alias tak lolos tahap verifikasi faktual yang diterima sejumlah parpol dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan berujung gugatan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI angkat bicara merespon gerakan perlawanan dari 6 partai politik (parpol) yang dalam tahapan pendaftaran dinyatakan tidak memenuhi syarat dokumennya untuk menjadi peserta Pemilu 2024.

Proses verifikasi faktual yang dilakukan KPU bagi partai politik calon peserta Pemilu 2024 terus berjalan. Kali ini, KPU Ponorogo melakukan verifikasi faktual atas Partai Persatuan Indonesia (Perindo).