kpu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tengah menyiapkan langkah antisipatif terjadinya angka golput alias tak memilih di Pemilu Serentak 2024.

Proses mediasi laporan sengketa proses pemilu yang dilayangkan Partai Ummat dilanjutkan di hari kedua sekarang ini. Pimpinan parpol berlambang bintang emas ini berhadapan langsung dengan pimpinan tertinggi KPU RI.

Proses mediasi Partai Ummat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam menindaklanjuti gugatan sengketa proses pemilu, khususnya terkait rekapitulasi hasil verifikasi partai politik (parpol) peserta Pemilu Serentak 2024 tidak selesai hari ini.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajak semua pihak menghadirkan pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang damai dan menyenangkan.

Pengamat politik Universitas Nasional Andi Yusran, menegaskan, elite politik yang kembali mewacanakan penundaan pemilihan umum (Pemilu) seharusnya disomasi oleh publik. Pasalnya, tahapan pemilu masih terus berlangsung.

Jawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI atas tudingan kecurangan dalam tahapan verifikasi faktual (verfak) membuat Partai Ummat merasa kecewa.

Media sosial Twitter diramaikan dengan isu hasil penetapan partai politik (parpol) peserta Pemilu Serentak 2024 dianulir oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Partai Ummat akan menempuh langkah hukum setelah dinyatakan tidak lolos verifikasi faktual (Verfak) sebagai partai peserta pemilu 2024.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjalan kaki datang ke kantor KPU pusat, diiringi pengurus DPP serta ratusan kader Demokrat.

Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (KIP-RI) kembali memberikan anugerah penghargaan kepada lembaga-lembaga publik di Indonesia. Untuk kategori partai politik, hanya ada lima partai politik yang mendapatkan predikat partai politik ‘Informatif’, yaitu PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PKS, dan PKB.

Partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu) hari ini akan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ri. Partai Buruh, adalah salah satu pihak memastikan sudah menerima undangan dari KPU RI untuk menghadiri pengumuman hasil rekapitulasi dan pengundian nomor partai politik peserta Pemilu 2024.

Tim kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang merasa diintimidasi untuk turut memanipulasi data persyaratan dalam proses verifikasi faktual (verfak) melayangkan surat somasi ke KPU RI.

Setelah memantau proses verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Parpol peserta Pemilu, KPU didesak membuka seluruh data syarat kepesertaan partai politik calon peserta pemilu, mulai dari tahapan verifikasi administrasi hingga verifikasi faktual.