KPU

Partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu) hari ini akan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ri. Partai Buruh, adalah salah satu pihak memastikan sudah menerima undangan dari KPU RI untuk menghadiri pengumuman hasil rekapitulasi dan pengundian nomor partai politik peserta Pemilu 2024.

Tim kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang merasa diintimidasi untuk turut memanipulasi data persyaratan dalam proses verifikasi faktual (verfak) melayangkan surat somasi ke KPU RI.

Setelah memantau proses verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Parpol peserta Pemilu, KPU didesak membuka seluruh data syarat kepesertaan partai politik calon peserta pemilu, mulai dari tahapan verifikasi administrasi hingga verifikasi faktual.

Hasil verifikasi administrasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) digugat oleh empat partai politik (parpol).

Hingga Selasa (29/11), jumlah pendaftar calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) se-Indonesia sudah mencapai ratusan ribu.

Target partisipasi masyarakat pada Pemilu Serentak 2024 telah dipatok lebih tinggi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ketimbang tahun pemilu sebelumnya.

Ratusan Calon Peserta  Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mulai menyerbu Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jember, di Jalan Kalimantan No. 31, Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, sejak KPU membuka pendaftaran calon PPK untuk pemilu serentak 2024, mulai Minggu (20/11) kemarin. 

Komisi Pemilihan Umum Banyuwangi menerapkan aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad hoc alias SIAKBA. Itu untuk menghadang anggota partai politik mendaftar tenaga ad hoc PPK. 

Para elite politik di Indonesia diminta agar tidak menggunakan politik identitas untuk memenangkan kontestasi Pemilu Serentak 2024.

Para kandidat calon presiden untuk Pilpres 2024 harus mempunyai komitmen untuk menjaga NKRI dan merawat kebhinekaan.

Pelaksanaan rekrutmen anggota badan adhoc penyelenggara pemilu, dalam hal ini Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), dipastikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berlangsung sesuai dengan mekanisme di peraturan perundang undangan yang mengatur.

Pendaftaran calon anggota DPD RI yang akan berlaga di Pileg 2024 mendatang ternyata memiliki mekanisme yang berbeda dari tahun politik sebelumnya, yakni Pileg 2019.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang mensosialisasikan tahapan Pemilihan umum (Pemilu) 2024 dengan menggandeng media massa, di salah satu hotel di Kabupaten Malang, Selasa (8/11).

Sejumlah partai politik yang tergabung dalam Gerakan Melawan Politic Genocide akan menempuh jalur hukum setelah dinyatakan tidak lolos tahapan pendaftaran calon peserta Pemilu Serentak 2024.