KPU

Sejumlah partai politik yang dinyatakan tidak lolos verifikasi KPU RI sebagai peserta Pemilu 2024 akan berkumpul dan mendeklarasikan "Deklarasi Gerakan Melawan Political Genocide".

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan mengumumkan nasib puluhan partai politik yang sudah terdaftar sebagai calon peserta Pemilu Serentak 2024, dan telah mengikuti verifikasi administrasi sejak 2 Agustus hingga 9 Oktober 2022 pada Jumat (14/10) hari ini.

Sosialisasi dan verifikasi faktual (verfak) digelar KPU Bondowoso untuk kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik (Parpol) calon peserta Pemilu 2024.

Empat partai politik (parpol) yang tidak dapat melengkapi unggah data atau dokumen perbaikan persyaratan menjadi peserta Pemilu Serentak 2024, hingga Rabu pekan lalu (28/9) belum bisa dipastikan nasibnya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. 

Dalam perhelatan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang, KPU disarankan menertibkan keberadaan survei, jajak pendapat dan quick count atau penghitungan cepat dari berbagai lembaga survei. Sebab, kerap menjadi persoalan tersendiri di tengah-tengah masyarakat, menjelang dan saat Pemilihan Umum (Pemilu).

Verifikasi administrasi dokumen perbaikan persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu Serentak 2024 hanya dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada 20 partai politik (parpol) saja.

Metode klarifikasi faktual data keanggotaan partai politik (parpol) dalam tahapan verifikasi administrasi yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dianggap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai dugaan pelanggaran aturan pelaksanaan tahapan pemilu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dinilai gagal mengimplementasikan amanat UU 7/2017 tentang Pemilu. Pasalnya, hasil seleksi komisioner Bawaslu Provins banyak tidak memenuhi keterwakilan 30 persen perempuan.

Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 dipastikan akan berjalan jujur dan adil dengan membuka ruang deliberatif.

Penyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyebut Pemilu 2009 terjadi kecurangan dibalas oleh Partai Demokrat dengan sejumlah kasus yang terjadi dalam Pemilu 2019 lalu.

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera angkat bicara terkait dugaan pembobolan dan penjualan data pemilih pemilu oleh hacker bernama Bjorka.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono belum bersedia menjelaskan terkait posisi Suharso Monoarfa.

Perubahan struktur Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), khususnya pada kursi ketua umum akan dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, hari ini.

Dugaan pelanggaran administrasi pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang dilaporkan Partai Indonesia Bangkit Bersatu (IBU) ditolak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Tak terima diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), anggota KPU Deli Serdang, Mulianta Sembiring, melawan.