KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih Pemain Serentak 2024, bisa dikerjakan Panita Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dengan baik. Pasalnya, meski ada kendala di lapangan, petugaa tetap bisa mengatasinya.

Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materiil ketentuan persyaratan calon anggota DPD di UU 7/2017 tentang Pemilu, yang dilayangkan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan dibacakan pada hari ini, langsung direspons Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asyari.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dipastikan bakal memberikan fasilitas untuk partai politik (parpol) melakukan sosialisasi di luar masa kampanye.

Pendanaan bagi partai politik (parpol) peserta Pemilu Serentak 2024 untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat tak bisa diakomodir Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebab, dasar hukumnya tidak termuat di UU 7/2017 tentang Pemilu.

Pelaksanaan sosialisasi oleh partai politik (parpol) peserta Pemilu Serentak 2024 bisa dilaksanakan sejak sekarang ini.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jember, akan terus sinergi dengan Pemkab Jember untuk melakukan pemutakhiran data pemilih pada Pemilu 2024. Sebab, keberhasilan dari suatu pemilu harus didukung adanya data pemilih yang valid. Namun, data tersebut terus bergerak setiap hari, karena warga yang pindah tempat dan meninggal dunia. 

Aduan dugaan kecurangan dalam tahapan awal Pemilu serentak 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan mulai disidangkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI pada awal Februari 2023.

Sampai saat ini masih ada gerakan dari kelompok tertentu yang bermanuver mengganggu tahapan Pemilu Serentak 2024. Salah satunya, dengan masih adanya suara wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Ketimpangan partisipasi pemilih pemilu di dalam negeri dan luar negeri pernah terjadi pada tahun politik 2019 silam. Hal ini yang berusaha diperbaiki Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) serentak 2024 di luar negeri disiapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dengan beberapa metode pemenuhan hak suara. Dimana, terdapat 3 metode yang akan disediakan untuk supaya partispasi WNI di luar wilayah Indonesia bisa meningkat.

Ruang untuk publik dalam memberikan masukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pembentukan tim seleksi (Timsel) Anggota KPU Daerah (KPUD) dibuka.

Data dukungan yang diserahkan calon anggota DPD RI pada Pemilu Serentak 2024 yang terbukti ganda akan diberikan sanksi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asyari, kembali dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.