OTT

Pengumuman hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Probolinggo, menetapkan sejumlah tersangka baik yang memberi maupun penerima suap lelang jabatan kepala desa. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menerangkan, dari 10 orang yang sudah di amankan KPK dalam OTT di Probolinggo pada Senin dini hari (30/8), ditetpkan empat orang tersangka penerima suap.

Partai Nasdem belum bisa memastikan akan memberikan bantuan hukum atau tidak kepada Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin, terjaring  operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juru bicara Komisi Pemberantasan korupsi  (KPK) Ali Fikri membenarkan penangkapan seorang anggota dewan dan kepala daerah di wilayah Jawa Timur. 

Publik diminta untuk menghormati proses hukum Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK dan Dit Tipikor Bareskrim Polri pada Minggu malam (9/5).

Hasil sementara pendalaman penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipidkor) Bareskrim Polri belum menemukan adanya aliran dana suap jual beli jabatan dengan tersangka Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat. Dalam kasus ini, Bareskrim telah menetapkan tujuh orang tersangka.

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat (NRH) sebagai tersangka penerimaan uang terkait pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk, Jawa Timur.

Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat dan enam orang tersangka lainnya saat ini sedang dibawa tim gabungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri ke Jakarta.

Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat mematok harga Rp 10 juta hingga Rp 150 juta untuk mengisi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk, Jawa Timur.

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat sebagai tersangka penerimaan uang terkait pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk, Jawa Timur.

Proses penyidikan usai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidhayat dkk dilanjutkan oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri.

Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayah Jawa Timur ternyata merupakan hasil kerjasama dengan Bareskrim Polri.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron menjelaskan pihaknya kini masih melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah orang dan atau pihak yang diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Minggu malam (9/5).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah bersama Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (Sekdis PU) Pemprov Sulsel, Edy Rahmat dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah (NA) bersama Sekdis PUPR Sulsel Edy Rahmat (ER) dan kontraktor Agung Sucipto (AS) sebagai tersangka suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel Tahun Anggaran 2020-2021.