ott

Sejumlah kalangan masyarakat menyayangkan pernyataan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan soal operasi tangkap tangan (OTT), yang dianggap memperlemah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan mandate UU 19/2019, KPK merupakan lembaga dalam rumpun eksekutif, namun dalam menjalankan tugas maupun wewenangnya bersifat independen tidak terpengaruh kepada cabang kekuasaan manapun.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah seluruh ruang kerja fraksi di DPRD Jawa Timur terkait dugaan suap pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik serta sejumlah uang usai menggeledah beberapa ruangan DPRD Jawa Timur, pada Senin (19/12).

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggeledah sejumlah ruangan di Gedung DPRD Jawa Timur pada Senin (19/12). Bahkan, KPK mengamankan dan membawa Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah pada Sekretariat DPRD Jatim, Afif.

Setelah menggeledah ruangan Kabag Rapat dan Risalah DPRD Jawa Timur, KPK juga melakukan pengecekan yang akhirnya juga menyegel ruang server CCTV. Otomatis, saat ini ada tiga ruangan yang telah dilakukan penyegelan di gedung DPRD Jatim. 

Beberapa orang yang terjaring tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Semarang akan tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Kamis malam ini (22/9).

Beberapa orang yang terjaring tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Semarang akan tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Kamis malam ini (22/9).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan kegiatan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap beberapa orang di Jakarta dan Semarang pada Kamis (22/9) hari ini.

Bupati Bogor Ade Yasin membantah terlibat dalam kasus suap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tahun anggaran 2021.

Partai politik diminta untuk terus membenahi diri seiring banyak kader yang terjerat kasus korupsi dan menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain mengamankan 12 orang termasuk Bupati Bogor, Ade Yasin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga turut mengamankan uang rupiah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana mengumumkan status para pihak yang terjaring tangkap tangan di wilayah Bogor, Jawa Barat, tepat tengah malam nanti.

Bupati Bogor, Ade Yasin terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama beberapa pihak lainnya.

Kuasa hukum komisaris PT Soyu Giri Primedika (SGP) Billy Handiwiyanto dan Michael Hariyanto mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Surabaya untuk meminta pergantian hakim dan meminta agar perkara yang ditanganinya selaku termohon untuk dilakukan pemeriksaan ulang.