Dalam draf Rancangan Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang bocor ke publik, terdapat beberapa kebijakan pemerintah soal perpajakan terutama menaikkan nilai pajak yang tadinya 10 menjadi 12 persen untuk kalangan menengah hingga atas.
#pajak sembako
Rencana PPN Sembako Menambah Beban Jokowi, Para Pembantunya Nggak Mikirin Rakyat
Ketua Lembaga Hukum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI), Muara Karta, menilai rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap bahan kebutuhan pokok (sembako), merupakan bukti pemerintah sedang galau.
Ketimbang PPN Sembako, Pemerintah Disarankan Kejar Pajak Sawit dan Batubara
Ketimbang memasang tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang kebutuhan pokok alias sembako, Pemerintah disarankan untuk mengejar pajak sawit dan batubara.
Kebijakan PPN Sembako Tidak Berlaku di Pasar Tradisional Membingungkan
Dirjen Pajak mengungkapkan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap kelompok sembilan bahan pokok (Sembako) bukan untuk pasar tradisional, dianggap membingungkan.
Gerindra DPRD Jatim Tolak Rencana Pemerintah Terapkan PPN Sembako
Rencana pemerintah untuk menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk komoditas sembako ditolak oleh Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur.
Tolak PPN Sembako, Pemerintah Dianggap Tidak Peka dan Tidak Berkeadilan
Anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah menegaskan, pihaknya menolak rencana pemberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas sembilan bahak pokok (Sembako).
YLKI Minta Bocornya Draf RUU KUP Diusut Karena Bikin Gaduh
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengatakan, bocornya draf revisi UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang salah satunya berisi pajak untuk kebutuhan bahan pokok, telah menimbulkan kegaduhan.
Sembako Semestinya Disubsidi, Bukan Malah Dipajaki
Anggota Badan Anggaran DPR RI Sukamta menilai rencana pemerintah melakukan perluasan pengenaan PPN untuk sembako, jasa sekolah, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa tenaga kerja, dan beberapa bentuk jasa lainnya, tidak tepat.
Kebijakan Tidak Tepat, Rencana Pajak Sekolah dan Sembako Harus Ditinjau Ulang
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengkritik draf Rancangan Undang Undang Revisi UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang juga mengatur pajak sekolah swasta hingga sembako.
Presiden PKS: Rencana Pajak Sembako Tidak Pancasilais Karena Ciderai Rasa Keadilan
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menilai wacana perluasan pajak (PPN) kepada bahan pokok atau sembako adalah kebijakan yang tidak pancasilais dan menyengsarakan rakyat.
KSPI Sebut Kebijakan Pajak Sembako Cara Kolonialisme
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengecam rencana pemerintah memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) sembako.
Soal Draf Revisi UU KUP Soal Sembako Kena Pajak, Sufmi Dasco: Pimpinan DPR Belum Terima
Draf revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang sedang ramai dibahas publik dipastikan belum sampai ke meja pimpinan DPR RI.
Sembako Kena Pajak, Prodem Banyuwangi: Katanya Dulu di Kantong Ada Rp 11 Ribu Triliun
Pemerintah menjadikan sembako sebagai objek pajak pertambahan nilai (PPN) mendapat penolakan dari banyak pihak.
Soal PPN Sembako, Demokrat: Percuma Utang Ribuan Triliun Jika Ujung-ujungnya Rakyat Yabg Diperas
Jika rencana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sembako, kesehatan, dan sekolah betul-betul direalisasikan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dinilai memeras rakyat.
Sembako Bakal Kena PPN 12 Persen, Politisi Demokrat: Mohon Sri Mulyani Ingat Waktu Miskin, Sekolah Tinggi Bukan Untuk Sengsarakan Rakyat
Di tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi virus corona baru (Covid-19), publik kembali disuguhkan dengan kabar yang semakin menyakiti perasaan rakyat.