Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengusulkan perencanaan Pemilu Serentak 2024 digelar pada 21 Februari 2024. Sementara, Pilkada Serentak digelar di akhir tahun, tepatnya 27 November.
Pemilu 2024
Jadwal Pemilu 2024 Akan Diputuskan Hari Ini
Pelaksanaan keputusan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2014 akan diputuskan hari ini, Kamis (16/9).
Komisioner KPU RI Tegaskan Pemilu 2024 Tidak Ditunda
Komisi Pemilihan Umum (KPU) membantah wacana yang beredar di masyarakat terkait penundaan Pemilu serentak dari tahun 2024 menjadi tahun 2027.
Mungkinkah Muhammadiyah dan NU 'Koalisi' Pemilu 2024?
Peran ormas Islam terbesar Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tak bisa dipungkiri dalam hal sosial kemasyarakatan dan pendidikan.
Persiapan Pemilu 2024, KPU Jalin Kerja Sama Dengan BSSN Dan Garuda
Perhelatan pemilihan umum (Pemilu) pada tahun 2024 mulai disiapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan menjalin kerja sama antar lembaga pemerintah dan juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
KPU Diminta Siapkan Jadwal Alternatif Pemilu 2024
Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, meminta usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempercepat penyelenggaraan Pemilu dari 21 April menjadi 21 Februari 2024 diikuti dengan menyiapkan jadwal alternatif.
Temuan LP3ES, Mayoritas Masyarakat Dukung Pemimpin Muda Untuk Pemilu 2024
Survei LP3ES menyebutkan dari hasil survei lembaganya, 70 persen masyarakat mendukung regenerasi pimpinan politik kepada tokoh muda dalam partai.
Safari Politik Silaturahmi Kebangsaan, PKS Ingin Pemanasan Untuk Pemilu 2024
DPP PKS tengah gencar melakukan safari ke sejumlah partai politik. Safari politik bertajuk "Silaturahim Kebangsaan" itu dilakukan PKS dengan membawa sejumlah isu nasional mulai dari melawan terorisme hingga rencana pembentukan poros Islam untuk menyongsong Pemilu 2024 mendatang.
Safari Ramadhan, Demokrat Jatim Gelar Konsolidasi Hadapi Pemilu 2024
Partai Demokrat Jatim menggelar konsolidasi internal untuk persiapan Pemilu 2024 mendatang.
Penunjukkan 270 Pj Kepala Daerah Bisa Memicu Masalah Baru Saat Pemilu 2024
Sebanyak 270 daerah akan dipimpin oleh penjabat (Pj) yang ditunjuk pemerintah diyakini bakal memicu masalah baru terutama saat Pemilu 2024.