Sipol

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan Nomor Perkara 53-PKE-DKPP/III/2023.

Pemanfaatan sistem informasi partai politik (Sipol) yang sudah cukup maksimal dalam proses pendaftaran bakal calon peserta Pemilu Serentak 2024, oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), seharusnya tidak perlu lagi dilakukan secara offline.

KPU RI memastikan sistem informasi partai politik (Sipol) yang digunakan sebagai instrumen pendafaran partai politik (Parpol) bakal calon peserta Pemilu Serentak 2024 tak bermasalah.

Hanya delapan partai politik lokal (Parlok) Aceh yang memiliki akun akses sistem informasi partai politik (Sipol). Padahal, akun tersebut wajib dimiliki partai saat mendaftar sebagai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.  

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan tahapan pendaftaran partai politik (parpol) calon peserta Pemilu Serentak 2024 yang memanfaatkan sistem informasi partai politik (Sipol) akan minim gangguan siber.

Lembaga Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif menilai bahwa penggunaan sistem informasi partai politik (Sipol) sebagai instrumen pendaftaran partai politik peserta pemilu adalah legal.

Hingga saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ngawi mengaku belum mengetahui jumlah partai politik yang sudah masuk daerahnya melalui sistem informasi partai politik (Sipol).

Sistem informasi partai politik (Sipol) yang digunakan untuk pelayanan pendaftaran partai politik (Parpol) dibuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai 24 Juni lalu.

Keluhan ke publk Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja yang belum mendapat akses pembacaan Sistem Informasi Partai Politik (SIpol) dari Komisi Pemilihan Umum) seharusnya tidak terjadi.

Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pendaftaran dan Verifkasi Partai Politik mendapat sejumlah catatan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sejumlah permasalahan teknis input data persyaratan peserta Pemilu Serentak 2024 ke sistem informasi partai politik (Sipol) dipastikan sudah diperbaiki.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjamin keamanan data partai politik (parpol) yang nantinya masuk ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).