Suap

Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Direktorat Jenderal Bina Konstruksi merupakan garda terdepan Kementerian PUPR yang diharapkan dapat mendeteksi dan mencegah potensi terjadinya pelanggaran atau tindak korupsi.

Geledah rumah dinas dan ruang kerja Bupati Musi Banyuasin (Muba), penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan barang bukti berupa dokumen dan elektronik yang berkaitan dengan perkara dugaan Korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muba Sumatera Selatan (Sumsel) TA 2021.

Dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari (PTS) dan suaminya, Hasan Aminuddin (HA) masih terus ditelusuri penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mantan Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin ternyata pernah meminta mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari untuk tidak diseret namanya dan memberikan keterangan palsu saat diperiksa di hadapan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Rp 1,7 miliar dari operasi tangkap tangan (OTT) kasus suap pengadaan barang dan jasa infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin.yang menjerat Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin dan lima orang lain.

Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin resmi ditetapkan sebagai tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Ketua DPR RI, Aziz Syamsuddin sebagai tersangka suap atau janji terkait penanganan perkara yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah.

Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai tersangka kasus penanganan perkara yang tengah ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin disebutkan memberikan uang Rp Rp 3.099.887.000 dan 36 ribu dolar AS kepada Stepanus Robin Pattuju selaku mantan penyidik KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyidik masih terus mengembangkan dugaan keterlibatan Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin dalam perkara dugaan suap terkait penanganan perkara Walikota Tanjungbalai tahun 2020-2021.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo minta dibebaskan dari semua dakwaan dan tuntutan dari Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan segera menangkap tersangka kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR yang menjerat eks Komisioner KPU Arief Setiawan, Harun Masiku yang kini disebutkan berada di Indonesia.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyampaikan, tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipidkor) Bareskrim membagi empat berkas perkara dalam kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Dalam perkara korupsi ini, sebanyak tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggeledah sebuah rumah yang berkaitan dengan Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, terkait dugaan suap yang melibatkan oknum penyidik KPK.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan surat ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM terkait perkara dugaan suap yang menjerat oknum penyidik KPK dengan Walikota Tanjungbalai periode 2016-2021 M. Syahrial.