Suap

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah melakukan penggeledahan di Gedung DPR RI terkait perkara dugaan suap Walikota Tanjungbalai kepada penyidik KPK.

Dugaan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin berperan dalam kongkalikong antara penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Walikota Tanjungbalai dapat mengganggu Partai Golkar.

Dugaan adanya peran Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dalam kasus suap pengurusan perkara Walikota Tanjungbalai akan terus didalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Walikota Tanjungbalai M Syahrial (MS) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus suap pengurusan perkara Walikota Tanjungbalai Tahun 2020-2021 yang tengah ditangani lembaga antirasuah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Walikota Tanjungbalai M Syahrial (MS) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis ringan terdakwa Suharjito dalam perkara suap izin ekspor benih bening lobster (BBL) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita rekening koran Bank penyanyi Betty Elista terkait kasus dugaan suap izin ekspor benih bening lobster (BBL), Kamis (18/3).

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menceritakan kronologis tangkap tangan Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, bersama beberapa pihak lainnya yang kini telah menyandang status tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel Tahun Anggaran 2020-2021.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah bersama Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (Sekdis PU) Pemprov Sulsel, Edy Rahmat dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah (NA) bersama Sekdis PUPR Sulsel Edy Rahmat (ER) dan kontraktor Agung Sucipto (AS) sebagai tersangka suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel Tahun Anggaran 2020-2021.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah (NA), sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji (suap) dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2020-2021.

Pengusaha Harry Sidabukke didakwa menyuap mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebesar Rp 1,28 miliar terkait penunjukan perusahaan penyedia bantuan sosial (Bansos) Covid-19 di Jabodetabek.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan bukti dokumen dan alat elektronik saat menggeledah dua kantor perusahaan yang diduga berkaitan dengan politisi PDIP Ihsan Yunus dan anak buahnya tersangka Juliari Peter Batubara (JPB).

Kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster masih terus didalami penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan memanggil saksi-saksi.