. Kalangan Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya, yang 'getol' mendukung Whisnu Sakti Buana menjadi ketua, ternyata tidak gentar dengan ancaman pemecatan.
- Kekalahan Moeldoko Dinilai Demokrat Jadi Kado Akhir Tahun
- Atta Halilintar Boleh Menikah Di SUGBK, Kenapa Sepakbola Tidak Boleh?
- PKB Suarakan Poros Harapan Baru Di Pilpres 2024
"Itu hanya retorika saja! Bagi kami, yang terpenting kami melangkah dalam koridor yang tidak melawan hukum,†kata Ketua PAC Simokerto, Tri Widayanto, yang menjadi jubir aksi damai itu, dikutip kantor berita .
Diketahui, dalam Peraturan PDIP No. 28 tahun 2019, pasal 3 ayat (3) disebutkan ancaman tegas. Bahwa penolakan/pengabaian dan/atau tindakan-tindakan lain yang berakibat tidak dijalankannya hasil evaluasi DPP Partai merupakan pelanggaran berat terhadap kode etik dan disiplin partai sehingga akan dikenakan sanksi pemberhentian sebagai anggota partai.
Kami memperjuangkan sebuah rel demokrasi, rel partai, dan aturan partai yang harus dilalui,†lanjut Tri Widayanto, Caleg DPRD Kota Surabaya yang gagal terpilih dalam Pemilu 2019.
Aksi damai itu sebagai buntut rekomendasi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto, yang menunjuk Adi Sutarwijono sebagai Ketua DPC PDIP Kota Surabaya, menggantikan Whisnu Sakti Buana, ketua lama.
Massa PAC PDIP di Kota Surabaya kecewa karena Megawati Soekarnoputri tidak menunjuk Whisnu Sakti Buana sebagai Ketua DPC PDIP Kota Surabaya untuk periode ke-3.
"Kami tidak pernah menentang Ketua Umum, yang mana keputusan tertinggi itu ada di partai. Tapi kita melawan mekanisme tahapan-tahapan yang tidak dilalui DPP PDI Perjuangan,†kata Tri Widayanto. [bdp]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Vaksinasi Paling Efektif Capai Herd Immunity
- PKS Jabar Godok Empat Nama Calon Wakil Walikota Bandung
- Parpol Penolak Sistem Proporsional Tertutup Diprediksi Bakal Dukung PDIP
