Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah Kota/Kabupaten dinilai belum berdampak optimal pada penurunan pendemi covid-19. Justru sebaliknya, memunculkan dampak kurang baik bagi para pelaku ekonomi khususnya UMKM.
- Ajak Santri se-Jombang Capai Indonesia Emas 2045, Yenny Wahid Sebut Mahfud MD Sosok Pemimpin yang Berani Tegakkan Hukum dan Sikat Korupsi
- Komisi B DPRD Jatim Dorong Perhutanan Sosial Di Nganjuk Ditanami Kedelai
- Capres Gerindra Hanya Prabowo, Ahmad Muzani: Yang Tidak Ikut Rombongan, Saya Minta Turun
Yusuf Husni Ketua PDK Kosgoro 1957 Jatim menyebut pemerintah kurang terbuka soal kondisi penanganan Covid serta kemampuan keuangan.
“Harusnya pemerintah menyampaikan ke masyarakat, berapa kemampuan anggaran untuk mencukupi kebutuhan hidup. Kalau tidak mampu ya jangan malu sampaikan saja, tidak perlu ditutupi seakan-akan mampu,” urai Yusuf, Selasa (12/5/2020).
Dengan keterbukaan pemerintah, maka penanganan covid ini bisa dilakukan secara bersama-sama atau gotong royong. Dimana yang mampu bisa membantu yang kurang mampu.
“Saya yakin budaya masyarakat kita gotong royong akan tumbuh kalau pemerintah terbuka,” jelasnya.
Apalagi kondisi riil di masyarakat yang banyak terjadi adalah munculnya orang miskin baru. Dimana orang miskin baru ini adalah mereka yang selama ini hidup dinamis dan aktif. Seperti para pelaku UMKM mulai dari warung makan, cafe, penjahit, travel, percetakan dan sejenisnya.
“Mereka diminta tutup selama PSBB, tapi kebutuhan mereka tidak dicukupi,” sebutnya.
Selama ini pemerintah hanya memberikan bantuan kepada mereka yang terdata sebagai warga miskin. Tapi untuk orang miskin baru, khususnya yang kehilangan mata pencaharian sejak pemerihtah menerapkan sejumlah kebijakan disaat pendemi covid ini, tidak diperhatikan.
“Padahal pelakuk UMKM harus diperhatikan, karena dari mereka ini recovery ekonomi bisa tercapai ketika pendemi covid berakhir,” cetus anggota DPRD Jatim 2004-2009 ini.
Ditambahkan Yusuf, pemerintah juga perlu disiplin dalam menjalankan aturan aturan yang sudah dibuatnya. Seperti menggunakan masker dan jaga jarak selama PSBB.
“Mewajibkan masyarakat pakai masker tapi maskernya ngga disediakan. Mewajibkan masyarakat diam dirumah tapi kebutuhan hidupnya tidak dipenuhi. Pemerintah harus konsekuen dengan keputusannya,” pinta Yusuf.
Keadaan inilah yang kemudian menggugah Kosgoro 1957 dalam beberapa hari ini melakukan pembagian masker dan sembako kepada masyarakat umum. Seperti yang dilakukan hari ini Selasa 12/5/2020 di Pasar Kedungsari Surabaya dan berbagi masker di ruas JAlan Taman Apsari.
“Masyarakat berebut hanya untuk bisa punya masker, semoga dengan kegiatan ini memicu yang lain untuk saling membantu satu sama lain,” pungkas Politisi senior Partai Golkar ini.
- MUI Prihatin Dugaan Pesta Bikini Depok, Dorong Polisi Usut Tuntas
- RUU Sisdiknas Hilangkan Tunjangan Profesi, AGSI: Jangan Mempersulit Guru!
- Kader Demokrat Diizinkan Ikut Aksi Tolak Kenaikan BBM
