Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang kembali disampaikan kepada jajaran menteri mengenai minimnya penyerapan anggaran penanganan dampak Covid-19.
- Tingkatkan Kewaspadaan terhadap COVID-19 Jelang Libur Nataru, Pemkot Surabaya Ajak Masyarakat Maksimalkan Layanan Vaksinasi
- Kasus Covid Naik, Masyarakat Diminta Lengkapi Vaksin Booster
- Covid-19 Kembali Melonjak
Menurut Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, penyerapan anggaran kementerian dan lembaga yang rendah ini kontras dengan kebutuhan masyarakat dalam mengatasi dampak covid-19.
"Ibarat rakyat sudah terkapar, pemerintah baru sadar," ungkap Jazuli dalam keterangan tertulisnya sebagaiman dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (5/8).
Anggota Komisi I DPR ini mendorong presiden untuk lebih ketat mengontrol menteri-menterinya agar segera merealisasikan anggaran, terutama anggaran yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat, baik bantuan langsung maupun stimulus.
Di luar itu, Jazuli juga meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak terlalu sering mengumbar kiritik keras kepada menteri-menterinya ke luar. Sebab yang ingin dilihat rakyat adalah aksi nyatanya, bukan sekadar retorika.
"Kalau ada menteri yang dirasa tidak bisa membantu dan lambat kinerjanya, ya di-reshuffle saja," kritiknya.
Pada dasarnya, ia sepakat dengan sikap keras presiden kepada para pembantunya. Hal itu lantaran seorang kepala negara merupakan pemegang kendali pemerintahan.
"Substansi kritiknya kita semua pasti setuju bahwa pemerintah lambat. PKS sudah lama mengkritik. Cara mengatasi atau menjawab kritik sepenuhnya tanggung jawab presiden untuk mempercepat. Masyarakat luas cukup tahu hasilnya, sementara prosesnya ada pada kendali pemerintah dan diawasi DPR," pungkas Jazuli.
- PKS Pertimbangkan Muhaimin Dan Khofifah Untuk Diusung di Pilgub Jatim 2024
- Partai Golkar Kota Probolinggo Gelar Pertemuan Tertutup Dengan PKS
- PKS Jatim Bidik Kemenangan 60 Persen di Pilkada Serentak
