Komisi III DPR RI menyoroti besarnya anggaran yang digelontorkan negara untuk para influencer hingga mencapai Rp 90,4 miliar. Hal ini dinilai tidak ideal. Apalagi saat kondisi negara yang masih meninggalkan pekerjaan rumah (PR) dan menimbulkan disorientasi.
- ICW Minta KPU Segera Umumkan 12 Mantan Napi Korupsi Masuk DCS
- ICW Rajin Kritik Harun Masiku di Era Firli Bahuri, Pengamat: Ada Buron Paulus Tannos kok Diam Saja
- Pertemuan KPK-ICW Bahas Upaya Pemberantasan Korupsi
"Saya tidak tahu apakah ada disorientasi dari pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya, sehingga harus ada influencer?" Kata anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Senin (24/8).
Menurut Ketua DPP Partai Demokrat ini, seharusnya pemerintah memprioritaskan kepentingan rakyat dalam menggunakan anggaran negara. Ketimbang membayar influencer untuk membangun citra pemerintahan.
"Idealnya pemerintah lebih mengutamakan kepentingan rakyatnya yang masih harus terentaskan dari kemiskinan, menyediakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran, daripada membangun basis citra melalui influencer," ucapnya.
Jika demikian besarnya duit negara digunakan untuk membayar influencer, lanjut Didik Mukrianto, maka pemerintah jangan kaget dan aneh apabila masyarakat menilai pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo lebih mementingkan citra daripada rakyat.
"Jika demikian adanya, begitu besarnya dana untuk influencer, jangan salahkan apabila ada anggapan bahwa pemerintah dan Presiden lebih mementingkan citra dibanding menolong rakyatnya yang kesusahan," pungkasnya.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan anggaran belanja pemerintah pusat pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk aktivitas digital mencapai Rp 1,29 triliun.
Sementara, khusus aktivitas yang melibatkan influencer pemerintah menggelontorkan duit Rp 90,45 miliar.
Dari total Rp 1,29 triliun tersebut, ICW menemukan aktivitas digital berdasarkan kata kunci. Di antaranya media sosial dengan jumlah paket pengadaan sebanyak 68 senilai Rp 1,16 triliun, influencer sebanyak 40 paket pengadaan dengan nilai Rp 90,45 miliar, konsultan komunikasi sebanyak 7 paket pengadaan dengan nilai Rp 2,55 miliar.
Selanjutnya, kampanye online sebanyak 5 paket pengadaan dengan nilai Rp 9,64 miliar, media sebanyak 5 paket pengadaan dengan nilai Rp 4,22 miliar, kampanye digital sebanyak 3 paket pengadaan dengan nilai Rp 19,21 miliar, media online sebanyak 2 paket pengadaan dengan nilai Rp 4,18 miliar, Youtube sebanyak 2 paket pengadaan dengan nilai Rp 344,3 juta dan branding sebanyak 1 paket pengadaan dengan nilai Rp 2,5 miliar. 
- Warga Antre Beli Sembako Murah hingga Pingsan, Ini Usul Al-Hasanah Foundation kepada Presiden Jokowi
- Rencana Jokowi Sematkan Pangkat Jenderal ke Prabowo, TB Hasanuddin: Dalam TNI Tak Ada Pangkat Kehormatan
- Apakah Prabowo Bakal Disetir Jokowi Jika Jadi Presiden?
