Ada catatan penting dari operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) terhadap Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdulah.
- Gubernur Sulsel Nonaktif Didakwa Terima Suap Rp 2,5 Miliar Dan 150 Ribu Dolar Singapura
- Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen Terkait Perkara
- KPK Bantah Jebak Nurdin Abdullah, Semua Berdasar Bukti
Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menyebut lemahnya sistem pengawasan, tuntutan orang sekitar dan dampak dari tingginya biaya politik.
"Perilaku koruptif bisa ditimbulkan banyak faktor. Personal, sistem pengawasan yang lemah, tuntutan orang sekitar, ataupun implikasi politik biaya tinggi yang sejatinya ilegal," demikian kata Titi dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Minggu malam (28/2).
Dalam analisa Titi, selama ini banyak dana yang muncul justru akibat aktivitas yang sulit dijangkau akuntabilitasnya.
Salah satu fakta di lapangan, kata Titi kerja pemenangan seorang calon kepala daerah tidak ditopang oleh dukungan partai politik pengusung.
Fakta politik itulah yang mengakibatkan logistik pemenangan dibebankan pada kandidatnya.
"Akhirnya perlu modal besar. Inilah yang jadi lingkaran setan dan sering menjebak figur-figur potensial terjebak praktik korup," demikian analisa Titi.
Sementara itu berdasarkan keterangan para saksi dan bukti yang cukup, KPK menetapkan tiga orang tersangka suap dalam kasus proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan.
Mereka adalah Nurdin Abdullah dan Edi Rahmat sebagai penerima dan Agung sebagai pemberi. Ketiganya saat ini ditahan di tiga lokasi berbeda.
- KPK Dikabarkan OTT Pejabat Negara di Labuhanbatu
- OTT di Bondowoso, KPK Amankan 6 Orang Pejabat Negara hingga Swasta
- KPK Serahkan Mobil Sedan Milik Tersangka Afri Budi Cahyanto ke Puspom TNI
