Kader-kader Kosgoro 1957 terus berjuang dan tidak akan berhenti mewujudkan cita-cita bangsa dalam membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945.
- Kader Kosgoro 1957 Diminta Solid Menangkan Golkar pada Pemilu 2024
- Dompleng Nama Kosgoro 1957, Rapat Konsolidasi Perkumpulan Cirebon Dibubarkan Paksa
- Mubes Cirebon Tidak Punya Legitimasi Kosgoro 1957, Yusuf Husni: Itu Perkumpulan Tidak Bertuan
Dalam perjalanan tersebut Kosgoro, tak pernah sunyi dari gangguan, baik internal maupun eksternal. Gangguan itulah yang membuat kader Kosgoro 1957 semakin solid dalam berjuang.
Salah satu gangguan yang dimaksud adalah adanya perkumpulan Cirebon.
"Kader Kosgoro 1957 semakin tangguh dan tak tergoyahkan oleh gangguan perongrong. Kesolidan kader Kosgoro 1957 akan ditunjukkan dengan digelarnya Mubes Kosgoro 1957. Mubes Kosgoro 1957 itu akan digelar usai lebaran," terang Ketua Harian Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957, Yusuf Husni dalam keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita RMOLJatim, Kamis (22/4).
Yusuf Husni menjelaskan Mubes Kosgoro 1957 akan digelar setelah lebaran. "Tanggal dan tempat Mubes, besok akan diumumkan oleh panitia," tandasnya.
Untuk menghadapi Mubes yang sudah dekat, pihaknya sudah mempersiapkan beberapa hal atau kelengkapan yang dibutuhkan dalam Mubes Kosgoro 1957 bulan depan. Di antaranya membikin SK dan memperbarui kepengurusan, baik provinsi maupun kabupaten dan kota.
"Kita sudah mulai verifikasi para pengurus yang berhak hadir dalam Mubes," ungkap Yusuf Husni.
Dan verifikasi inilah, lanjutnya, yang nantinya akan menunjukkan loyalitas kader Kosgoro 1957 dalam satu wadah perjuangan. Pihaknya sebagai ketua harian, mempersilahkan rekan-rekan untuk memilih. Yaitu pilih Kosgoro 1957 apa pilih ikut perkumpulan Cirebon, yang tak punya legalitas dari pemerintah.
"Silahkan bersikap dan tentukan pilihan. Ikut Kosgoro 1957 atau cuma ikut perkumpulan," tutupnya.
- Yusuf Husni: Logikanya Jika Golkar Dapat 50 Juta Suara Pasti Jadi Pemenang Kalahkan PDIP
- Demi Masa Depan PG, Ketum AH Harus Lepas Jabatan Menteri atau Nonaktif
- Opung, Golkar dan Kerajaan Politik Masa Lalu
