- Yusuf Husni: Logikanya Jika Golkar Dapat 50 Juta Suara Pasti Jadi Pemenang Kalahkan PDIP
- Demi Masa Depan PG, Ketum AH Harus Lepas Jabatan Menteri atau Nonaktif
- Golkar Butuh Figur Berkarakter Khusus
DENGAN semakin dekatnya pelaksanaan Pemilu sekitar 6 bulan lagi, amanat Munas 2019 nyaris tidak bisa dilakukan secara konsisten. Sehingga hasilnya sudah dapat diprediksi tidak bisa sesuai yang diharapkan.
Jargon politik 'Golkar menang, Airlangga presiden' semakin jelas tidak bisa terwujud. Hanya retorika diucap tanpa makna. Jargon wajib yang sampai hari ini dikumandangkan bila pengurus DPP Partai Golkar ke daerah apa lagi yang hadir Ketum Airlangga Hartarto (AH), sebetulnya terus terang saja bilang ikhtiar politik kita berdasarkan amanat Munas tidak tercapai.
Kendaran politik dipastikan tidak ada. Elektabilitas partai dan AH jauh dari harapan. Karena politik itu dinamis. Realita politik harus kita terima dengan beri isyarat Partai Golkar tidak jadi nyapres.
Seharusnya semua kader diajak bicara dan memikirkan cari jalan keluarnya yang terbaik. Bukan seperti sekarang 'buta, tuli dan bisu' politik tanpa merasa tidak bersalah sama sekali.
Celakanya perilakunya sudah sangat mendekati munafikun politik. Bila bicara bohong. Kalau janji ingkar diberi kewenangan kianat. Sampai melupakan atau tidak paham kalau pemilik saham politik terbesar Partai Golkar adalah rakyat. Bukan berarti pemilik STNK politik adalah DPP lalu seenaknya menjalankan kendaraan politik.
Bila kendaraan dikendarai secara ugal-ugalan, maka pemilik saham banyak yang marah dan yang paling berbahaya pemilik saham menarik sahamnya. Sehingga kendaraan tidak layak jual. Lama-lama bisa jadi besi tua. Apa mereka paham akan hal ini.
Dalam agama Islam, munafik dosanya tidak akan dapat ampunan. Tempatnya neraka. Dalam politik hukumannya, ya amputasi politik. Bukan hanya Ketum AH, termasuk jajaran pengurus DPP wajib diamputasi melalui Munaslub.
Untuk mereparasi kembali, ahlinya saat ini hanya Luhut Binsar Panjaitan (LBP).
Saya yakin betul pak LBP paham betul apa yang akan terjadi di Pemilu 2024. Bila Partai Golkar dibiarkan seperti sekarang ini, partai yang tidak punya makna politik dan recovery kembali sangat sulit membutuhkan waktu yang cukup lama dan melelahkan. Bisa 2 hingga 3 periode pemilu lagi.
Mumpung masih ada waktu, kami kader di Jatim sangat berharap agar Opung bersedia selamatkan Partai Golkar dari ambang kehancuran. Kami yakin bila Opung diam dan tidak berbuat akan merasa bersalah membiarkan partai hanya menjadi cerita kerajaan politik masa lampau.
*Penasehat Partai Golkar Jawa Timur
- DPP Golkar Perintahkan Hariwur Maju Sebagai Calon Bupati Madiun
- Golkar Siapkan Kandidat Calon Walikota Madiun di Pilkada 2024
- Instruksi DPP Golkar: Menangkan Hari Wuryanto di Posisi Calon Bupati Madiun 2024-2029!
