Audensi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Ikatan Keluarga Madura (Ikama), Madura Asli (Madas) dan Aliansi Madura Perantau (AMP), Putera Surabaya (Pusura) Jatim melawan GAS (Gerakan Selamatkan) Jatim akhirnya berakhir damai.
- Mencuat Kabar, Oknum Pengurus Partai Jadi Makelar Mutasi Jabatan di Bondowoso
- 63 Kitab Karya KH Ahmad Rifai Tersimpan di Belanda
- Bupati Kediri Antar Korban Pengeroyokan Lapor Polisi
Padahal awal pertemuan yang digelar di Kantor Hubungan Masyarakat (Humas) Pemkot Surabaya itu suasananya cukup memanas.
GAS Jatim tegap ngotot menyalahkan Pemkot Surabaya yang telah melakukan diskriminasi kepada warga Madura dengan melakukan penyekatan dan screening di jembatan Suramadu sisi timur.
Kendati saat itu, Pemkot Surabaya, Ikama dan AMP telah menjelaskan bila wewenang penyekatan dan screening di jembatan Suramadu merupakan arahan dan permintaan Gubernur Jatim, Kapolda Jatim, dan Pangdam V Brawijaya.
Suasana audensi di ruang jumpa pers yang tak kondusif apalagi ditambah jumlah orang semakin banyak maka pertemuan itu di pindah tempat di loby pintu masuk kantor Bagian Humas.
Nah, ditempat terbuka ini, perwakilan GAS Jatim terlihat kendor dalam menyampaikan aspirasinya.
Hal-hal yang tak masuk logika kembali mulai dipaparkannya padahal dari awal sudah dijelaskan secara detail oleh Pemkot Surabaya maupun anggota DPRD Surabaya Bukhori Imron yang juga sebagai pengurus Ikama.
Adapun hal-hal yang tak masuk akal mulai dari menipisnya persediaan air di daerah Kabupaten Bangkalan yang terdampak pandemi Covid-19, lalu jumlah bed yang tersedia di rumah sakit di Surabaya hingga meminta perpanjangan batas waktu berakhirnya surat swab antigen terutama pada pelaku ekonomi yang selalu hilir mudik Surabaya-Madura lewat jembatan Suramadu.
Meski mengulang kembali penjelasan yang telah disampaikan lantaran antara satu dengan lainnya dari GAS Jatim kurang paham.
Maka Pemkot tetap berusaha memberikan pengertian kembali bila dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 perlu adanya kerjasama yang erat antara Kabupaten Bangkalan, Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim.
Sedikit demi sedikit, para audensi dari GAS Jatim akhirnya paham. Hal ini terlihat dari salah satu audensi mulai mengutarakan pendapatnya.
Ia mengaku aksi menyoroti langkah Pemkot Surabaya bukan terkait dengan diakriminasi terhadap masyarakat Madura, melainkan terhadap kebijakan penyekatan yang terlalu ketat.
"Pada intinya, pertama terkait dengan diskriminasi. Kita dari awal bukan bicara tentang diskriminasi terhadap orang madura tetapi diskriminasi dengan kebijakan penyekatan di Suramadu," kata aalah satu anggota GAS Jatim dikutip Kantor Berita RMOLJatim saat menyampaikan paaprannya, Kamis (17/6).
Bahkan ia juga mengklaim kedatangannya bukan melawan Pemkot Surabaya melainkan untuk menyerap aspirasi lantas disuarakan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim.
"Karena kesini kita datang baik-baik semoga kita suarakan ini diterima dengan baik. Hearing kita akan saya bawa ke Pemprov Jatim. Kemudian penanganan Covid di Jatim bisa satu komando di Pemprov Jatim. Nah penyekatannya tidak hanya Surabaya saja tapi Pemprov Jatim ini akan berlaku bagi semua kabupaten/kota. Minta dukungannya karena Madura luluh lantak minta dukungannya kita dari awal," pungkasnya.
- Pemkot Kediri Genjot Vaksinasi Kawasan Padat Penduduk
- Gubernur Khofifah Beri Apresiasi 1.000 Seniman dan 240 Juru Pelihara Cagar Budaya Jatim
- Komisi C DPRD Surabaya Usulkan Penambahan Gedung Sekolah Negeri Baru di Dua Kecamatan
