Beberapa minggu terakhir ramai dibicarakan mengenai iuran BPJS perangkat desa yang ditunggak oleh Pemkab Bondowoso.
- BPJS Kesehatan Jember Beri Kemudahan Layanan JKN Selama Mudik Lebaran
- BPJS Kesehatan Luncurkan Program Pesiar Gandeng Kemendes PDTT dan Pemkab Jombang
- Sistem Kelas Rumah Sakit BPJS Kesehatan Mau Dihapus dan Diganti KRIS, DJSN Pastikan Kawal RUU Kesehatan
Salah seorang perangkat desa mengeluhkan tunggakan iuran BPJS tersebut hingga harus menanggung seluruhnya biaya saat dirinya berobat di rumah sakit.
Disampaikan Ketua Komisi 4 DPRD Bondowoso, Adi Krisna, pihaknya mengakui ada kelalaian dalam perencanaan penganggaran iuran BPJS untuk perangkat desa.
"Memang kami akui kelalaian tersebut karena rumitnya usai peralihan regulasi," ujarnya usai rapat kerja bersama DPMD.
Mekanisme menurut Krisna, di Pemerintah Daerah dari SIMDA ke SIPD. Sehingga, menyulitkan Pemda untuk memberikan BPJS kesehatan sejak awal tahun.
"Ini adalah sebuah kelalaian kita dari sisi perencanaan, penganggaran. Ke dua karena ada perubahan mekanisme yang kita perlu menyesuaikan itu secara cepat. Sementara tahun-tahun ini, SIPD memakan energi sangat besar," ujarnya.
Krisna menyatakan, sebelumnya bahkan dirinya sudah melakukan komunikasi secara informal mengenai kejelasan iuran BPJS untuk perangkat desa.
"Bahkan ketua DPMD sudah menyampaikan bahwa ia sudah bergerilya untuk mencari solusi," terangnya dikutip Kantor Berita RMOLJatim.
Ditambahkannya, kedepan akan fokus mencari solusi sebagai bahan agar perangkat desa tidak khawatir lagi dengan kejelasan iuran BPJS tersebut.
"Bersama DPMD dan BPJS Kesehatan sudah berkordinasi secara formal untuk memecahkan persoalan ini," tutupnya.
Kepala DPMD Bondowoso, Haeriyah Yuliati, usai rapat bersama Komisi IV dan BPJS Kesehatan, menerangkan, tunggakan ini untuk perangkat desa yang ada di 190 desa. Karena, dari total 209 desa yang ada, 19 di antaranya telah melakukan penggantian pembayaran.
"Sebelumnya sudah kami sampaikan akan adanya keterlambatan ini," tuturnya.
Diakui Haeriyah, pihaknya menghimbau paling tidak bisa preminya dibayarkan oleh pemerintah desa dahulu.
"Itu bagian dari solusi berupa himbauan, tergantung desa melaksanakan atau tidak," lanjutnya.
Haeriah mengakhiri, terkait adanya perangkat desa yang sakit namun kartunya tak bisa digunakan. Pihaknya tengah mencari solusi agar nanti pembiayaan yang dikeluarkan dari kantong pribadi diganti oleh pemerintah.
"Total alokasi untuk iuran kesehatan sekitar Rp 3 miliar 91 juta sekian," pungkasnya.
- Pemkab Bondowoso-Jurnalis Buka Bersama, Pj Bupati Bambang: Perkuat Sinergi
- Gas LPG 3 Kg di Bondowoso Langka dan Harga Meroket, Pj Bupati Gelar Sidak
- Pemkab Bondowoso Gencar Salurkan Bantuan Pangan, Pj Bupati: Tangani Kemiskinan, Kendalikan Inflasi!
