Ratusan kepala desa (Kades) di Kabupaten Banyuwangi menggelar demontrasi, menolak Perpres 104/2021. Meski aksi di hari efektif, Senin (20/12), pelayanan di desa diklaim tetap jalan.
- Kasus DBD di Banyuwangi Meningkat Signifikan, 4 Pasien Meninggal Dunia
- Pilkada 2024, 100 Kiai Banyuwangi Deklarasi Dukung Gus Munib Calon Bupati
- Pelayanan Publik Banyuwangi Meraih Predikat Kepatuhan Tertinggi dari Ombudsman RI
"Tetap jalan pelayanan, ini yang kita ajak demo kepala dusun. Terkait pelayanan semua bisa dicek, melayani masyarakat," kata Korlap Aksi, Anton Sujarwo usai ditemui asisten bupati di Kantor Pemkab, dikutip Kantor Berita RMOLJatim.
Dari 189 Kades di Banyuwangi, lanjutnya, tidak semua ikut aksi. Karena ada yang sakit, ada juga yang sedang mengunjungi korban erupsi Gunung Semeru di Lumajang. Namun, perwakilan desa dari Wilayah Wongsorejo hingga Kalibaru turut serta dalam aksi itu.
Terkait dengan adanya Perpres 104/2021 itu, dinilai memberatkan bagi pemerintahan di desa, khususnya pasal 5 ayat 4. Sebab, berdasar amanah Perpres tersebut jumlah Dana Desa (DD) minimal 40 persen harus dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Harapan kami paling tidak Perpres 104/2021 direvisi, jangan 40 persen batas minimal dari DD tapi 40 persen itu batas maksimal," tegasnya.
"Karena pemerintah desa sudah merencanakan melalui musyawarah dusun, musyawarah desa terkait harapan dan keinginan masyarakat di desa, sehingga dengan terbitnya perpres tersebut akan menghilangkan itu semua," imbuh Anton yang juga Kades Aliyan, Kecamatan Rogojampi itu.
Karena, yang tahu kondisi dan situasi masyarakat di desa adalah pemerintah desa.
"Tadi kita sudah ditemui oleh asisten pemerintahan dan SKPD yang ada, kita diminta untuk berkirim surat. Yang nantinya akan disampaikan oleh Bupati ke pemerintah pusat," ujar Anton.
Dampak dari terbitnya perpres tersebut, kata Anton, memunculkan gejolak di tengah masyarakat. Karena, jumlah DD yang ada tidak dapat meng-cover semua masyarakat penerima bantuan tersebut.
"Otomatis hal itu akan memunculkan iri di antara warga. Kedua, tentang pengentasan kemiskinan, kami pikir banyak cara yang lain, dengan pemberdayaan, dengan pembangunan yang melibatkan masyarakat desa. Saya kira itu lebih mengena," paparnya.
Usai dari Kantor Bupati Banyuwangi, ratusan Kades dan perangkat desa melanjutkan aksi dengan mendatangi Kantor DPRD dan ditemui anggota dewan Komisi I, Priyo Santoso dan Patemo.
Selanjutnya, perwakilan Kades diterima di Ruang Rapat Khusus DPRD Banyuwangi dan menyampaikan aspirasinya. Setelah itu, aksi damai yang dikawal aparat kepolisian itu dengan tertib membubarkan diri.
- Kasus DBD di Banyuwangi Meningkat Signifikan, 4 Pasien Meninggal Dunia
- Pilkada 2024, 100 Kiai Banyuwangi Deklarasi Dukung Gus Munib Calon Bupati
- Pelayanan Publik Banyuwangi Meraih Predikat Kepatuhan Tertinggi dari Ombudsman RI
