Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mempertanyakan kemampuan pemerintah dalam mencegah terjadinya kelangkaan minyak goreng di pasaran. Pasalnya, kelangkaan produk penting seperti minyak goreng menandakan barang keperluan lainnya bisa juga terjadi kelangkaan.
- Jelang Idul Fitri 2023, Pemkot Probolinggo Pastikan Stok Beras dan Minyak Goreng Aman
- Produsen Dilarang Merangkap Jadi Distributor dan Pengecer Minyakita
- Komisaris PT Wilmar Nabati Membantah Diuntungkan dari Kebijakan Ekspor Minyak
"Ini kan kalau minyak goreng saja terjadi (kelangkaan), kemungkinan terjadi juga di produk lain," kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah kepada wartawan, Kamis (17/2).
Fahri menilai kelangkaan minyak goreng terjadi akibat kurangnya antisipasi dari pemerintah. Seharusnya, pemerintah melibatkan Perum Bulog untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri.
"Pemerintah kita melalui BUMN yang bernama Bulog itu disiapkan untuk melakukan kesigapan pangan secara nasional," katanya.
Selain itu, Fahri menyarankan pemerintah membuat suatu regulasi yang kuat terkait dengan kebutuhan pokok dalam negeri.
"Pemerintah harus meramu keputusan agar kita memiliki daya tahan yang kuat dari sektor pangan terutama barang-barang konsumsi yang strategis ini. Sehingga masyarakat tidak terus menjadi korban ketidakstabilan," terangnya.
Fahri kembali menegaskan, minyak goreng adalah kebutuhan pokok masyarakat yang akan berefek domino pada kebutuhkan pokok lainnya. Kebutuhan pokok saat ini, kata dia, menjadi problem struktural yang tidak diselesaikan pemerintah Indonesia.
"Tentu (kelangkaan ini) punya efek dan berkaitan dengan produk-produk lainnya atau kegiatan-kegiatan di sektor lainnya, seperti rumah tangga maupun bidang industri," ujarnya.
Karena itu, Fahri heran dengan kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Sebab, kelapa sawit sebagai bahan baku produk tersebut diproduksi secara masif dan surplus di tanah air.
"Kenapa barang yang kita produksi dalam jumlah yang masif dan surplus justru mengalami kerawanan tadi,” imbuhnya.
Pemerintah bisa melihat potensi peningkatan permintaan atau demand terhadap crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah. Sebab, CPO yang dahulu dipakai sekadar konsumsi, sekarang secara masif digunakan untuk keperluan energi terbarukan.
"Kita tahu presiden juga barusan meresmikan biofuel (biodesel) di Kalimantan Selatan yang salah satunya memakan banyak produk CPO,” ucapnya.
Perluasan permintaan biofuel tersebut, lanjutnya, membuat potensi kelangkaan minyak goreng bisa terjadi. Hal seperti itu, seharusnya bisa diantisipasi pemerintah dengan menempuh diversifikasi.
"Sementara itu, diversifikasi dengan minyak kelapa, kita punya garis pantai terpanjang di dunia, itu tidak ada keseriusan melakukan antisipasi,” demikian Fahri dimuat Kantor Berita Politik RMOL.
- Jelang Idul Fitri 2023, Pemkot Probolinggo Pastikan Stok Beras dan Minyak Goreng Aman
- Produsen Dilarang Merangkap Jadi Distributor dan Pengecer Minyakita
- Komisaris PT Wilmar Nabati Membantah Diuntungkan dari Kebijakan Ekspor Minyak
