Wacana penundaan pemilu 2024 diyakini tidak terjadi secara alami, melainkan sengaja didesain oleh aktor kelas kakap.
- Usulan Bawaslu Pilkada Ditunda Menambah Beban Partai Politik Lebih Besar
- Bawa Tujuh Bukti Dugaan Pelanggaran, Partai Prima Kembali Gugat KPU RI,
- Demokrat: Penundaan Pemilu Tidak Fair
Begitu ditegaskan pengamat politik Jamiluddin Ritonga dalam menyikapi riuhnya wacana penundaan pemilu oleh sejumlah elite politik dan juga elemen masyarakat, Jumat (4/3).
"Aktornya tentu yang punya pengaruh politik besar. Aktor ini mendapat sokongan finansial dari para oligatki,” ucap Jamiluddin.
Mantan dekan Fikom IISIP ini mencermati, para aktor di balik wacana penundaan pemilu memobilisasi massa melalui berbagai isu yang sedang hangat di Indonesia.
"Pejabat publik tertentu dilibatkan untuk meneruskan suara hasil mobilisasi. Mereka ini akan menyampaikan suara mobilisasi seolah-olah suara murni dari berbagai elemen masyarakat,” katanya.
Saat ini, grand design tersebut tinggal tergantung pada sikap MPR RI apakah akan mengamandemen UUD 1945 yang memuat aturan jabatan presiden dan wakil presiden atau tidak.
“Tinggal MPR RI apa bisa dipengaruhi aktor politik dan para oligarki? Harapannya MPR RI menolak pendapat umum palsu ini," sambungnya.
Tanpa itu, kata dia, perpanjangan masa jabatan presiden sulit dilakukan karena melanggar amanat konstitusi.
"Jadi, peluang by design dari aktor politik kakap dan oligarki akan layu sebelum berkembang, bahkan berpeluang menjadi game over,” tutupnya. 
- Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ratu Adil: Saatnya Rekonsiliasi Nasional
- Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2024 di Jember Masuki Penyampaian Kesimpulan
- Sahur Bareng Di Rumah Gus Han, Rekonsiliasi Warga Nahdliyin Pasca Pemilu 2024
