Isu penundaan pemilu yang disuarakan elite partai politik membuat gaduh lantaran melanggar konstitusi. Liarnya isu penundaan pemilu tidak bisa dibiarkan begitu saja oleh negara.
- Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ratu Adil: Saatnya Rekonsiliasi Nasional
- Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2024 di Jember Masuki Penyampaian Kesimpulan
- Sahur Bareng Di Rumah Gus Han, Rekonsiliasi Warga Nahdliyin Pasca Pemilu 2024
Oleh karenanya, Kongres Pemuda Indonesia (KPI) mendorong negara, dalam hal ini Badan Intelijen Negara (BIN) turun tangan mengungkap dalang dan motif di balik isu penundaan pemilu 2024 dan presiden tiga periode.
"Usulan itu (penundaan pemilu) sangat berbahaya dan berpotensi menimbulkan provokasi di masyarakat," kata Presiden KPI, Pitra Romadoni diberitakan Kantor Berita RMOLJakarta, Sabtu (5/3).
KPI juga meminta elite partai politik lebih bijak bersikap dan menjaga persatuan dan keutuhan bangsa.
Apalagi di masa-masa sulit seperti ini, tensi masyarakat sangat tinggi karena harga bahan-bahan pokok melambung tinggi serta pandemi belum berakhir.
"Cek ombak yang dilakukan oleh para petinggi partai politik tersebut sangat ekstrem dilaksanakan karena harus melawan konstitusi dan tentunya keputusan akhirnya berada di tangan rakyat Indonesia," kata Pitra.
"Kami berharap isu tersebut tidak menjadi trigger pembangkangan konstitusi yang dapat menaikkan elektabilitas pimpinan partai dalam wacananya yang tidak berlandaskan hukum," demikian Pitra.
- Tari Solah Kampung Pesilat Madiun Pecahkan Rekor MURI Dunia di Hardiknas 2024
- May Day 2024 di Jatim, Pj Gubernur Adhy Potong Tumpeng dan Komitmen Tindaklanjuti Tuntutan Buruh
- Ini Alasan Golkar Kota Madiun Tak Buka Pendaftaran Bakal Calon Wali Kota
