Rencana penundaan Pemilu 2024 hingga perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo dianggap telah dilakukan secara terencana dan sistematis. Padahal, prestasi tidak ada, tetapi malah minta tambah masa jabatan.
- Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ratu Adil: Saatnya Rekonsiliasi Nasional
- Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2024 di Jember Masuki Penyampaian Kesimpulan
- Sahur Bareng Di Rumah Gus Han, Rekonsiliasi Warga Nahdliyin Pasca Pemilu 2024
Hal itu disampaikan oleh Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani di acara Mimbar Bebas bertajuk "Pemilu 2024 Ditunda atau Tidak?" yang disiarkan secara langsung melalui akun YouTube Bang Hendry Channel, Minggu (27/3) malam.
Kamhar mengatakan, Partai Demokrat dalam berbagai kesempatan sudah sangat jelas dan tegas menolak wacana penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan Presiden karena dianggap inkonstitusional, kontra demokrasi, dan menciderai semangat reformasi.
"Karena ini tidak sesuai dengan konstitusi kita UUD 1945 hasil amandemen yang mana di amandemen pertama UUD 1945 tahun 2000, yang menjadi konsennya adalah pembatasan masa jabatan Presiden," ujar Kamhar seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL.
Karena kata Kamhar, Indonesia mempunyai pengalaman sejarah ketika pembatasan kekuasaan tidak dicantumkan secara tegas pada konstitusi, yang mengakibatkan penguasa atau kekuasaan cenderung melanggengkan kekuasaannya tanpa batas.
"Sehingga yang terjadi adalah kekuasaan otoritarian. Kita punya pengalaman orde lama dan orde baru yang terjadi seperti itu kemudian dikoreksi oleh masyarakat melalui gerakan reformasi. Itu yang tentunya kita tidak berharap itu terulang kembali," kata Kamhar.
Pembaca acara, Hendry CH. Bangun yang juga merupakan wartawan senior ini mempertanyakan pendapat Partai Demokrat tentang alasan munculnya ide perpanjangan masa jabatan Presiden maupun penundaan Pemilu 2024.
"Saya koreksi ya, sebenarnya ini bukan wacana yang muncul secara tiba-tiba, ini by design terencana dan sistematis, yang mana wacana ini mulai muncul sejak 2019 yang lalu. Kita atau publik baru-baru ini bisa mendapatkan bukti rekaman video Najwa, bahwa wacana itu sejak 2019 pasca pilpres itu sudah mulai muncul," jelas Kamhar.
Selanjutnya pada 2021, kata Kamhar, Partai Demokrat berkali-kali merespon wacana tersebut. Apalagi, secara pribadi, Kamhar mencatat sudah berkali-kali wacana perpanjangan masa jabatan Presiden muncul.
"Saya pribadi, sejak Maret 2021 yang lalu, kemudian Juni, September, Desember, Januari dan saat ini sudah berkali-kali wacana ini muncul timbul dan tenggelam, tetapi sebenarnya ini di design dan semua yang merepresentasikan wacana ini ke publik adalah pihak-pihak yang memiliki kedekatan atau afiliasi dengan penguasa," ujar Kamhar.
Kamhar menilai, motif dibalik wacana tersebut adalah melanggengkan kekuasaan. Apalagi, saat ini semakin terbaca siapa sebenarnya aktor intelektual di balik wacana tersebut.
Dengan demikian, Kamhar berharap publik semakin kritis, seluruh elemen civil society bersinergi untuk melakukan kontrol demokrasi terhadap kekuasaan.
"Sehingga kekuasaan tidak jadi semena-mena semau-maunya yang mana itu kemudian arahnya nanti pasti untuk kelompok penguasa saja, dan apalagi situasinya kita semua ketahui, sejak 2020 yang lalu ketika pandemi Covid-19 menerpa, ekonom kita terburuk, terjadi resesi secara global, secata nasional, kemiskinan meningkat,” ujarnya.
“Dan kalau kemudian ini menjadi dasar untuk melakukan perpanjangan, justru ya kritiknya adalah kok gak ada prestasi, minta tambahan, ini kan justru berkebalikan kan," imbuhnya.
Dalam acara ini, juga dihadiri oleh enam narasumber lainnya. Yaitu, Wakil Ketua DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Sekjen PPK Kosgoro 1957 Sabil Rahman, Koordinator Divisi Hukum BSNPG Firman Mulyadi, aktivis 98 Khalid Zabidi, Direktur LSPSDM Deni Yusup, dan Ahli Hukum Tata Negara Firdaus Usman. 
- Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ratu Adil: Saatnya Rekonsiliasi Nasional
- Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2024 di Jember Masuki Penyampaian Kesimpulan
- Sahur Bareng Di Rumah Gus Han, Rekonsiliasi Warga Nahdliyin Pasca Pemilu 2024
