Silaturahim dan Halal Bihalal PPKN (Pergerakan Penganut Khitthah Nahdliyyah) bersama Ikatan Alumni (IKA) GP Ansor Jawa Timur di parkir barat Museum NU, Jumat (17/6), dibubarkan sejumlah oknum.
- Dorong Potensi Ikan Hias Lokal, Golkar Jatim Gelar Lomba Ikan Cupang
- Kepala BPPD Sidoarjo Kembali Diperiksa KPK, Kali Ini Didampingi Pengacara
- Indeks Demokrasi Turun, Ketum ProDEM: Tapi Kok Masih Banyak Yang Bela Rezim?
Dalam acara tersebut, IKA GP Ansor membuat deklarasi masuk dalam payung hukum PPKN.S elain itu, ada dua agenda yang dibahas.
Hal ini sebagaimana yang disampaikan mantan Ketua GP Ansor Jawa Timur, Drs Choirul Anam atau akrab disapa Cak Anam pada awak media.
Menurutnya, IKA Ansor yang berada di bawah PPKN, akan terus bergerak demi kepentingan bangsa dan negara.
“Ada dua agenda penting yang kita perjuangkan. Sebelumnya, kita simak (dulu) pidato Ketua DPD RI, tetapi keburu dibubarkan. Untungnya pidato itu berupa taping (rekamam), sehingga tetap bisa kita simak kembali. Kita ulang-ulang, kita share di grup-grup IKA Ansor-PPKN yang jumlahnya jauh lebih banyak, ribuan orang,” tegas Cak Anam.
Dikatakan Cak Anam, pembubaran acara oleh oknum-oknum tersebut menandakan adanya kekacauan pemikiran, keburutalan pemikiran, bahkan fisik.
“Semua ini merupakan dampak dari liberaslisasi politik, dampak dari kemenangan oligarki (duit) mendekte kita semua. Duit bisa memerintah siapa saja untuk berbuat seenaknya, bahkan onar,” tandasnya.
Karenanya, ada dua agenda yang akan terus kita perjuangkan. “Pertama, ketatanegaraan Indonesia harus kembali ke UUD 1945 asli. Ini persis kekhawatiran para masyayikh Nahdlatul Ulama saat beliau-beliau menggelar Munas dan Konbes NU tahun 2012. Rekomendasinya jelas, kembali ke khitthah 1945. Tetapi, faktanya, keinginan para masyayikh NU ini tidak ada yang memperjuangkan hatta PBNU. Apalagi Banser-Ansor, mereka tidak paham atau bahkan sama sekali tidak tahu,” urainya.
“Kedua, kita saksikan oligraki sudah menguasa segalanya. Bahkan partai sudah terbeli oleh mereka. Parliamentary Threshold (PT) atau ambang batas untuk mencalonkan presiden, adalah ‘karya’ mereka. Ini pintu kerusakaan dan kita biarkan. Karena itu, ketika DPD RI menggugat PT ke Mahkamah Konstitusi (MK), rakyat harus dukung. Kita tidak boleh diam. Ini demi masa depan bangsa, misi besar para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia," demikian Cak Anam.
Sementara Ketua Panitia, Said Sutomo mengaku kecewa adanya perusakan dan perampasan atribut acara dan pakaian doreng yang dikenakan oleh panitia dan tamu yang datang.
Karena itu Said Sutomo akan melanjutkan masalah tersebut ke pelaporan.
"Ini tidak bisa dibiarkan. Apa tidak boleh dan dilarang undang-undang kalau kami mengadakan silaturahim dan membentuk Ikatan Keluarga Alumni Ansor. Kalau kami salah, silahkan gugat apabila perlu laporkan. jangan main hakim. Tunjukkan kualitas kalian, jangan tunjukkan okol," tegas Said.
Membubarkan, mempersekusi, dan main rampas, bukan kualitas yang baik. Itu kualitas premanisme.
"Kalau sudah begini sangat mungkin terpaksa saya akan tempuh jalur hukum" ujar Said.
Senada, Ketua Harian PPKN, Tjetjep Mohammad Yasien atau akrab disapa Gus Yasien menyampaikan kekecewaannya atas kinerja aparat Kepolisian khusus Polsek Gayungsari.
"Saya mendengar pihak panitia sudah memberitahu pihak kepolisian. Tapi tidak ada yang menjaga dengan menjalankan fungsi tupoksi sebagai Kamtibmas. Padahal kantor Polsek tidak lebih dari 2 kilometer juga dengan Polda Jatim yang berjarak tidak lebih dari 5 kilometer," terang Gus Yasien yang mengaku ada di lokasi acara saat pembubaran paksa, Sabtu (18/6).
Gus Yasien bercerita, saat acara dimulai dengan mendengarkan sambutan Ketua DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti, masuk serombongan oknum dengan suara keras serta brutal membubarkan dan mempersekusi panitia dan tamu. Bahjan mereka melakukan perampasan atribut acara juga melakukan perampasan jaket doreng milik panitia dan tamu.
"Alhamdulillah, beruntung walau sedemikian brutal dipersekusi, alumni Ansor tidaklah saya lihat ada yang membalas. Seandainya ada yang melawan sangat mungkin ada korban," cerita Gus Yasien.
Sekali lagi Gus Yasien menyayangkan sikap polisi yang tidak ada di lokasi acara sebagai aparat Kamtibmas.
"Apa ini disengaja biar terjadi chaos dan jatuh korban? Melihat kondisi kerja polisi yang begini mau tidak mau terpaksa saya harus uji dengan pelaporan ke Kapolri dan Propam Mabes Polri," pungkasnya.
- Komitmen Wali Kota Eri terhadap Penanganan Stunting Berbuah Penghargaan dari Presiden RI di Hari Otoda 2024
- Kwarnas-Kwarda Pramuka Se-Indonesia Desak Menteri Nadiem Revisi Permendikbud No 12
- Rini Indriyani, Sosok Kartini Hebat di Balik Kesuksesan Wali Kota Eri Cahyadi
