Persidangan kasus dugaan suap pembubaran PT.Soyu Giri Primedika (SGP) yang menjerat Itong Isnaeni Hidayat, hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sebagai terdakwa memasuki babak baru.
- Dipertanyakan Penundaan Putusan Hakim PN Surabaya Terkait Sengketa Sewa Menyewa Resto The Maxx di Hotel Antariksa
- Permohonan Hakim Itong Sidang Offline Dikabulkan
- MUI Minta Hakim PN Surabaya Diperiksa Karena Mengesahkan Nikah Beda Agama
Hari ini, Selasa (27/9), Itong akan menjalani sidang tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Selain Itong, JPU KPK juga akan membacakan surat tuntutan untuk dua terdakwa lainnya, yakni Hamdan dan Hendro Kasiono. Hamdan merupakan Panitera Pengganti PN Surabaya, sedangkan Hendro Kasiono merupakan seorang advokat yang dalam kasus ini berperan sebagai pemberi suap.
Dalam kasus suap tersebut, Itong Isnaeni dan Hamdan didakwa Pasal 12 huruf c UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau Pasal 11 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Sedangkan Hendro Kasino didakwa dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau Pasal 13 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Dijelaskan dalam surat dakwaan Jaksa KPK, kasus ini berawal ketika advokat Hendro Kasiono (berkas perkara terpisah) menerima kuasa dari Achmad Prihantoyo dan Abdul Majid guna mengurus pembubaran PT Soyu Giri Primedika (SGP).
Dalam perjanjian tersebut disepakati biaya operasional dan biaya pengurusan perkara sebesar Rp1.350.000.000,00 yang diperuntukkan sejak tahapan persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Tinggi Surabaya dan Mahkamah Agung RI ditambah 15 persen dari penjualan aset setelah dikurangi semua biaya yang dikeluarkan.
Setelah menerima kuasa tersebut, lanjut Jaksa Wawan, Hendro Kasiono kemudian mengkomunikasikan rencana pengajuan pembubaran PT SGP pada Terdakwa Hamdan, dan Terdakwa Hamdan pun menyetujui dengan mengatakan akan mengkonsultasikan pada Terdakwa Itong Isnaeni Hidayat yang mengetahui syarat dan cara pembubaran perusahaan
Selanjutnya, pada 22 November 2021 jam 10.22 WIB, terdakwa Itong mengirimkan pesan kepada terdakwa Hamdan melalui aplikasi WhatsApp yang berisi cara dan syarat pembubaran Perseroan.Selanjutnya Terdakwa Hamdan meneruskan pesan tersebut kepada Terdakwa Hendro.
Lantas pada 26 November 2021, lanjut Jaksa Gina Saraswati, Terdakwa Hendro bertemu dengan Terdakwa Hamdan. Dalam pertemuan tersebut, Hamdan menyerahkan format permohonan pembubaran Perseroan Terbatas yang dibuat Terdakwa Itong yang dijadikan acuan Terdakwa Hendro dalam membuat permohonan pembubaran PT SGP di Pengadilan Negeri Surabaya.
Pada 28 November 2021, Terdakwa Itong menyampaikan kepada Terdakwa Hamdan agar meminta uang kepada Terdakwa Hendro yang akan diberikan pada wakil ketua PN Surabaya Dju Johnson Mira Mangngi dengan tujuan agar Terdakwa Itong yang ditunjuk sebagai hakim dalam perkara pembubaran PT SGP.
Tak hanya itu, dihari yang sama, Abdul Majid Umar membayar biaya operasional dan biaya pengurusan kepada Terdakwa Hendro dengan menandatangani satu lembar Cek Bank Rakyat Indonesia No. CGL250680 senilai Rp1.350.000.000.
Kemudian Terdakwa Hendro menandatangani satu lembar Kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp1.350.000.000,00 untuk biaya operasional dan pengurusan Permohonan Pembubaran PT SGP.
Selanjutnya, pada 29 November 2021 Terdakwa Hendro mencairkan cek tersebut di Bank BRI Cabang Malang dan langsung mengambil uang sebesar Rp200.000.000,00 dari total Rp1.350.000.000,00 untuk diberikan kepada Terdakwa Itong melalui Terdakwa Hamdan.
Dihari yang sama, sebelum uang diserahkan oleh Terdakwa Hendro pada Hamdan, kemudian Terdakwa Hamdan meminta tambahan uang sebesar dari Rp60.000.000,00 sehingga seluruhnya menjadi Rp260.000.000,00 yang akan dipergunakan untuk biaya pengurusan pembubaran PT SGP.
Selanjutnya sekitar jam 11.00 WIB, bertempat di area Pengadilan Negeri Surabaya, pengacara Hendro memberikan uang sebesar Rp260.000.000,00 kepada Terdakwa Hamdan yang kemudian Terdakwa Itong menerima uang tersebut sebagai biaya pengurusan pembubaran PT SGP.
- Dipertanyakan Penundaan Putusan Hakim PN Surabaya Terkait Sengketa Sewa Menyewa Resto The Maxx di Hotel Antariksa
- Hakim Itong Isnaini Dijebloskan ke Lapas Klas I Surabaya
- Permohonan Hakim Itong Sidang Offline Dikabulkan
