Pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur tidak sekadar pindah gedung pemerintahan, namun juga mengubah paradigma pembangunan lebih Indonesia sentris sekaligus merealisasikan visi Indonesia 2045.
- Rizal Ramli akan Cabut Omnibus Law dan Proyek IKN Jika Jadi Presiden
- Pengamat Intelijen: Jika Ketegangan Laut Cina Meningkat, Kerawanan IKN jadi Meningkat
- Otorita IKN Yakin Ibukota Baru Tetap Dibangun Usai Jokowi Lengser
Peranan Jakarta akan tetap penting sebagai kota bisnis dan ekonomi, sementara wilayah pemerintahan diemban IKN Nusantara.
"Jakarta meski tidak lagi menjadi ibukota negara, akan tetap diperbaiki dan menjadi kota bisnis, pariwisata, hingga ekonomi," kata Presiden Joko Widodo di pembukaan Muktamar ke-XVIII PP Pemuda Muhammadiyah di Kota Balikpapan, Kaltim, Rabu (22/2).
Dikatakan Presiden Joko Widodo, proses pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur memakan waktu yang tidak singkat. Setidaknya, butuh waktu sekitar 15 sampai 20 tahun untuk membuat IKN Nusantara benar-benar difungsikan sebagai kota pemerintahan.
Ide pemindahan IKN sudah dicetuskan sejak era Presiden Soekarno tanggal 17 Juli 1957 dengan memilih lokasi di Palangkaraya.
Pada masa Orde Baru, tahun 1990-an, ada juga wacana pemindahan IKN ke Jonggol. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, wacana pemindahan IKN muncul kembali karena kemacetan dan banjir yang melanda Jakarta.
- Warga Antre Beli Sembako Murah hingga Pingsan, Ini Usul Al-Hasanah Foundation kepada Presiden Jokowi
- AHY: Kekuatan Utama Pembangunan IKN Ada di Investasi
- Rencana Jokowi Sematkan Pangkat Jenderal ke Prabowo, TB Hasanuddin: Dalam TNI Tak Ada Pangkat Kehormatan