Pemilihan umum (Pemilu) 2024 diprediksi akan bikin susah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), karena disesaki dugaan pelanggaran kampanye oleh partai politik maupun peserta lain seperti calon anggota legislatif (Caleg) hingga pasangan calon (Paslon) presiden dan wakil presiden.
- Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2024 di Jember Masuki Penyampaian Kesimpulan
- Kasus Penggelembungan Suara, PKB Jember Desak Bawaslu Fokus Usut Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu
- Jember Terus Bergolak, Usai Golkar Kini Kader PDIP Laporkan Dugaan Pencurian Suara Antar Caleg di Internal
Koordinator Komite Pemilih (Tepi) Indonesia, Jeirry Sumampow menilai, kampanye pada Pemilu 2024 akan lebih sering dilakukan di media sosial (medsos), dan isinya rawan memecah belah masyarakat.
“Itu kelihatannya akan dibuat untuk polarisasi masyarakat. Dan itu akan digunakan untuk kepentingan elektoral, dan lebih begeser ke isu sensitif,” ujar Jeiry dalam diskusi di Kantor The Indonesian Institute, Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/6).
Sebagai contoh, Jeirry menyebutkan isu yang sensitif bakal diangkat oleh peserta pemilu adalah terkait kelompok minoritas seperti penyandang disabilitas.
“(Pemilu) 2024 ini politisasi SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) itu pasti akan ada. Ini sudah pasti. Tapi kelihatannya isunya agak bergeser,” tambahnya menegaskan.
Yang membuat fatal, menurutnya adalah kerja Bawaslu pada masa sosialisasi Parpol saja tidak cukup menindak dan membuat jera terduga pelanggar.
“Jadi kampaye di 2024 ini akan crowded (sumpek) betul, dan akan minim penindakan. Karena Bawaslu sangat hati-hati saat menindak, apalagi yang melibatkan partai-partai parlemen karena kontrol dan pengaruh mereka lakukan langsung ke komisioner,” tuturnya.
- Bangkitkan Nasionalisme Santri, Pesantren di Tuban Nobar Timnas Indonesia U-23 Vs Uzbekistan
- Satu Lagi Mantan Pejabat Jember Ikut Bersaing Rebut Rekom Bacabup di PDIP
- Terpidana Dominggus Ditangkap di Kos-kosan di Bekasi Usai 9 Tahun Buron
