Penyebaran berita atau informasi bohong alias hoaks masih menjadi titik rawan, termasuk pada Pemilu 2024.
- Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2024 di Jember Masuki Penyampaian Kesimpulan
- Kasus Penggelembungan Suara, PKB Jember Desak Bawaslu Fokus Usut Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu
- Jember Terus Bergolak, Usai Golkar Kini Kader PDIP Laporkan Dugaan Pencurian Suara Antar Caleg di Internal
Pernyataan itu disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, saat webinar bertajuk “Sosialisasi Perkembangan Tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024”, Sabtu (12/8).
“Hoaks atau berita bohong merupakan salah satu variabel titik rawan pada Pemilu,” kata Bagja.
Menurutnya, hoaks di era digitalisasi dewasa ini memang sulit dihindarkan, dan hoaks kali ini merupakan dampak dari Pilpres 2019 yang masih tersisa.
Meski begitu, tambah Bagja, penyelenggara Pemilu, khususnya Bawaslu, akan terus mengantisipasi.
“Dampak penyebaran hoaks utamanya polarisasi di masyarakat, sebagaimana terjadi pada Pemilu 2019. Jadi, hoaks dan hate speech masih jadi tantangan,” pungkasnya.
- Bangkitkan Nasionalisme Santri, Pesantren di Tuban Nobar Timnas Indonesia U-23 Vs Uzbekistan
- Satu Lagi Mantan Pejabat Jember Ikut Bersaing Rebut Rekom Bacabup di PDIP
- Terpidana Dominggus Ditangkap di Kos-kosan di Bekasi Usai 9 Tahun Buron
