PDI Perjuangan harus bertindak adil pada semua kader. Jika memang membangkang perintah partai jadi alasan Budiman Sudjatmiko dipecat, maka hal serupa perlu diterapkan kepada Presiden Joko Widodo yang memberikan panggung dan ruang untuk Prabowo Subianto.
- Eks Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin Bakal Maju Lagi di Pilkada 2024
- Maju Calon Bupati Banyuwangi 2024, Kader Gerindra Daftar Lewat PDIP dan PKB
- Alasan Bupati Hendy Maju Lagi Periode Kedua di Pilkada 2024
Begitu kata Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (28/8).
Menurutnya, pembangkangan yang dilakukan kader-kader PDIP tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebab, tampak seperti ada fenomena ketidakpuasan kader terhadap apa yang menjadi harapan dan keinginannya.
“Sehingga mereka terpaksa harus melakukan perlawanan terhadap kebijakan partai yang tidak sesuai dengan aspirasinya," ujar Saiful Anam.
Ada kebuntuan dan ketersumbatan aspirasi, sehingga banyak dari kader-kader yang melakukan perlawanan terhadap kebijakan partai. Hal itu tidak hanya tampak pada diri Budiman Sudjatmiko, tapi juga Presiden Jokowi.
“Dia (Jokowi) masih memberikan ruang kepada Prabowo, bahkan seakan memberikan panggung dan ruang kepadanya untuk menggunakan atribut serta nama Jokowi dalam berbagai kesempatan," kata Saiful.
Untuk itu, jika ingin dinilai secara objektif, maka PDIP harusnya memberikan sanksi tegas kepada Jokowi karena masih memberikan ruang kepada Prabowo untuk membawa-bawa namanya sebagai presiden yang sekaligus kader PDIP.
“Jadi tidak hanya Budiman, saya kira jika PDIP objektif melakukan pemecatan, Jokowi pun saya kira sangat layak dipecat dari kader partai," pungkasnya. 
- Maju di Pilgub Jatim 2024, Khofifah Merasa Nyaman Berpasangan Emil Dardak
- Ketua Demokrat Banyuwangi Jajaki Koalisi Pinang Posisi Cawabup dari PKB
- Minimarket Vs Warung Kelontong Madura, Kekhawatiran yang Berlebihan!
