Untuk membahas 9 prioritas pembangunan daerah Komisi I DPRD Banyuwangi memanggil 6 Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD.
- Kasus DBD di Banyuwangi Meningkat Signifikan, 4 Pasien Meninggal Dunia
- Pilkada 2024, 100 Kiai Banyuwangi Deklarasi Dukung Gus Munib Calon Bupati
- Pelayanan Publik Banyuwangi Meraih Predikat Kepatuhan Tertinggi dari Ombudsman RI
Di antaranya, Badan Pengelola Aset dan Kekayaan Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP). Ketiga SKPD tersebut dipanggil dalam kesempatan pertama, Selasa (10/10/2023).
Lalu, pada sesi kedua, Komisi I memanggil Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB Banyuwangi.
9 item prioritas pembangunan tersebut sebelumnya telah disampaikan melalui nota pengantar KUA-PPAS APBD Tahun 2024. Eksekutif berharap dengan 9 program prioritas tersebut perekonomian daerah bergerak makin baik dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
Di antaranya, percepatan pemerataan infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan; penguatan sektor pertanian, perikanan, umkm dan pariwisata; pemulihan ekonomi akibat Covid-19 dan pembukaan lapangan kerja; perlindungan perempuan, anak, difabel dan kelompok marginal; percepatan pengurangan kemiskinan; peningkatan akses dan kualitas kesehatan yang berorientasi pada preventif; peningkatan akses dan kualitas pendidikan untuk SDM unggul; menjaga stabilitas sosial, keagamaan dan kerukunan warga; pemantapan transformasi digital dan reformasi birokrasi.
Ketua Komisi I, Irianto, mengatakan pemanggilan 6 SKPD tersebut untuk menggali penjelasan terkait 9 item yang menjadi skala prioritas dalam KUA PPAS APBD 2024.
“Dalam kesempatan tersebut kami menanyakan sektor-sektor yang menjadi skala prioritas. Salah satunya karena Banyuwangi merupakan peyangga pangan nasional yang intinya ada di dunia pertanian, pariwisata dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang prioritas," katanya dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Rabu (11/10).
Perihal pembangunan infrastruktur juga menjadi titik fokus Komisi I. Sebab, wilayah Kabupaten Banyuwangi yang cukup luas, sehingga butuh banyak yang harus ditangani dan dibenahi.
Berikutnya, yang tak kalah penting adalah permasalahan pendidikan dan kesehatan yang menjadi program wajib bagi pemerintah daerah dalam upaya menyiapkan sumber daya manusia (SDM) agar bermutu dan berkualitas serta mampu bersaing dalam masyarakat global. (Adv) 
- Maju di Pilgub Jatim 2024, Khofifah Merasa Nyaman Berpasangan Emil Dardak
- Ketua Demokrat Banyuwangi Jajaki Koalisi Pinang Posisi Cawabup dari PKB
- Minimarket Vs Warung Kelontong Madura, Kekhawatiran yang Berlebihan!
