JANJI yang terucap saat memperkenalkan diri ke publik sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) itu sesungguhnya sudah ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Janji Dana Abadi Pesantren, janji KIS Lansia, dan janji-janji lainnya, semua itu sudah diakomodir dalam APBN 2024. Kalaupun perlu penyesuaian, itu hanya pada penamaan saja, belum tentu mengubah substansi kebijakan.
Gaya kampanye populis untuk meraup insentif elektoral jelas tidak mendidik publik. Hanya ingin menghipnotis massa melalui janji. Bagi kaum populis, elektoral hanyalah obyek janji. Bukan subyek pembangunan. Lagipula, sangat jarang elektoral yang benar-benar melek cum kritis pada janji yang sudah terucap. Kelak, menjadi tidak penting, janji terwujud apa tidak.
Publik dibuat terlena dengan janji, tapi tak terbuka seutuhnya darimana sumber-sumber anggaran untuk mewujudkan janji tersebut. Jika APBN 2024 sudah mengalokasikan dana untuk pendidikan, dana untuk kesehatan atau anggaran untuk kebutuhan pemerintahan mendatang.
Maka, janji-janji itu tak mempunyai makna apapun dalam arti terobosan kebijakan apalagi inovasi kebijakan. Janji hanya pemoles saja dari apa yang sudah ditetapkan dalam APBN. Seharusnya, ada keterbukaan bagaimana cara mewujudkan semua janji itu selain dari anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBN.
Cara kampanye populisme memang selalu penuh dengan janji. Tapi, amat sangat jarang dijabar ke publik, darimana serta bagaimana mewujudkan janji itu di luar dari anggaran yang sudah berlangsung selama ini. Bagi penganut populisme, janji lebih penting daripada anggaran. Janji dulu, anggaran belakangan.
Yang mengkhawatirkan lagi, begitu mudah berjanji, begitu sulit merealisasi. Apalagi, jika janji tak lebih dari frasa seduktif guna semata memikat pemilih. Yang ironinya, pemilih umumnya memang belum tentu memahami apa itu kebijakan anggaran serta bagaimana memahami plot anggaran yang sudah ada.
Selain itu, seberapa kuat sih publik ingat pada janji? Publik lazimnya punya ingatan pendek pada janji. Apalagi, ketika publik yang sudah kembali larut dalam keseharian usai ''pesta demokrasi''. Publik gampang lupa, mudah alpa. Sangat jarang orang punya ingatan kuat pada janji. Situasi ini tampaknya yang benar-benar dimanfaatkan oleh pengusung cara-cara kampanye kaum populis.
Periset di Surabaya
