KUA PPAS APBD Jember Tahun 2024 yang Disepakati Defisit Rp 236 Milyar

Pandangan bersama KUA PPAS/RMOLJatim
Pandangan bersama KUA PPAS/RMOLJatim

Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) pendapatan pada APBD tahun 2023, disepakati 4 triliun 28 milyar rupiah. Sementara belanja 4 triliun 264 milyar rupiah. Dengan demikian ada defisit anggaran tahun 2024, sebesar 236 milyar rupiah.


Hal ini terungkap dalam sidang paripurna penandatanganan kesepakatan KUA - PPAS, antara Bupati Jember dengan Pimpinan DPRD Jember, Rabu, (1/11).

"Penyusunan rancangan KUA PPAS berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 5,3 persen, pengangguran terbuka 4,54 persen, rasio gini sebesar 0,37 poin, index pembangunan manusia (IPM) sebesar 69,40 poin, dan tingkat kemiskinan 8,80 persen," ucap Ketua DPRD Jember, H Muhammad Itqon Syauqi, dalam sidang paripurna, dikutip Kantor Berita RMOLJatim.

Karena itu, lanjut dia, Bupati menyampaikan Rancangan KUA PPAS awalnya sebesar Rp. 3,964 triliun. Hasil kesepakatan bersama Banggar (Badan Anggaran) DPRD Jember dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kabupaten Jember, ada tambahan sekitar Rp 60 milyar, sehingga jumlahnya menjadi Rp 4 triliun 28 milyar rupiah. Sedangkan proyeksi pendapatan tersebut, diajukan sebesar 3 triliun 950 milyar rupiah, setelah pembahasan sepakati ada tambahan Rp 311 milyar. Sehingga jumlahnya menjadi 4 Trilyun 264 milyar rupiah.

Bupati Jember, H. Hendy Siswanto usai penandatanganan kesepakatan KUA PPAS, menyambut baik hasil pembahasan Banggar dan TAPD tersebut. 

"KUA PPAS sudah ditandatangani bersama-sama, ke depan jika ada tambahan kegiatan yang memerlukan anggaran bisa dipenuhi. Dan kami sampaikan terima kasih  perampungan KUA PPAS, yang  tepat waktu dan bisa segera ditindaklanjuti," katanya.

Dengan adanya plafon anggaran  sebanyak Rp 4,2 triliun itu, bupati berharap ada penambahan dari pajak dan retribusi Daerah. 

"Ke depan, kami akan fokus pada ketahanan pangan. Musim seperti ini, apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat akan kami dukung beriringan. Misalnya, adanya perpanjangan bantuan dari pusat," terang dia. 

Jika ketahanan pangan sudah bisa dikontrol, bupati yakin bahwa kemiskinan bisa ditekan. Target indeks pembangunan manusia (69,40 poin) juga diharapkan bisa tercapai dengan baik. 

Bupati juga menyatakan bahwa ada defisit anggaran kali ini. Dengan begini, ada kebijakan yang bisa difokuskan untuk merealisasikan ketahanan pangan.