Hakim Agung Gazalba Saleh dikabarkan bakal langsung ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
- KPK Kembali Periksa Hakim Agung Gazalba Saleh sebagai Tersangka Gratifikasi dan TPPU
- MA Tolak Kasasi Vonis Bebas Gazalba Saleh, Ini Respon KPK
- MA Tolak Kasasi Vonis Bebas Hakim Agung Gazalba Saleh
Berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi, pada sore atau malam hari ini, Kamis (30/11), tim penyidik KPK akan melakukan upaya paksa penahanan terhadap Gazalba.
"Tadi (Gazalba Saleh) sudah hadir sebagai tersangka gratifikasi dan TPPU, perkembangannya nanti pasti disampaikan," kata Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis sore (30/11).
Sebelumnya, Majelis Hakim MA menolak upaya hukum Kasasi yang diajukan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK atas vonis Gazalba dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA.
Putusan yang menolak Kasasi JPU terhadap vonis bebas Gazalba Saleh tersebut telah dibacakan Majelis Hakim Kasasi MA pada Kamis (19/10). Putusan perkara nomor 5241 K/Pid.Sus/2023 ini diadili oleh Ketua Majelis Dwiarso Budi Santiarto, dengan dua Hakim Anggota, Sinintha Yuliansih Sibarani dan Yohanes Priyana.
"Mengadili, menolak permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi Penuntut Umum pada KPK tersebut," kata Ketua Majelis Kasasi MA, Dwiarso, Kamis (19/10).
Selain itu, Majelis Kasasi MA juga memutus membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan hingga tingkat Kasasi kepada negara.
"Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023," pungkas Dwiarso.
Gazalba sendiri telah meninggalkan Rutan Pomdam Jaya Guntur setelah mendapat vonis bebas dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadaan Negeri Bandung Bandung, Selasa malam (1/8).
Pada tingkat pertama di Pengadilan Tipikor Bandung, Majelis Hakim memvonis bebas Gazalba Saleh dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA.
Padahal, tim JPU KPK meyakini Gazalba Saleh bersama-sama dengan Nurmanto Akmal selaku PNS di MA, Desy Yustria selaku PNS pada Kepaniteraan MA, Redhy Novarisza selaku Staf Gazalba, dan Prasetio Nugroho selaku Hakim Yustisial dan Panitera Pengganti para Kamar Pidana MA dan Asisten Hakim Agung Gazalba terbukti menerima uang dari Heryanto Tanaka selaku Debitur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (ID), Theodorus Yosep Parera selaku pengacara, dan Eko Suparno selaku pengacara sebesar 110 ribu dolar Singapura.
Uang tersebut diduga diberikan untuk mempengaruhi Gazalba Saleh selaku Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara kasasi pidana nomor 326/K/Pid/2022 atas nama Budiman Gandi Suparman agar perkaranya dikabulkan.
Dalam tuntutannya, JPU KPK meminta Majelis Hakim menghukum Gazalba Saleh dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan. 
- Tak Hanya Daftar Pilwali di PDIP, Eri Cahyadi Bakal Merapat di PKB dan Parpol Lain
- Jelang Pilkada 2024, Ketua DPD NasDem Gresik Diganti
- Kenali Gejala Tertular Flu Singapura, Dinkes Surabaya Imbau Masyarakat Terapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat
